WALHI Sumut Dorong Penguatan Isu Lingkungan dalam Debat Pilkada Sumut 2024

Medan (harianSIB.com)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Indonesia Sumatera Utara (WALHI Sumut) telah mengirimkan catatan tahunan kerusakan lingkungan di Sumut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. WALHI Sumut berharap, agar isu lingkungan menjadi topik utama dalam debat calon kepala daerah Sumut 2024 dan calon pemimpin yang terpilih kelak memiliki komitmen kuat untuk menjaga lingkungan yang lestari.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba kepada SIB, Senin (4/11/2024).

Menurut Rianda, yang menjadi sorotan utama WALHI Sumut adalah perlindungan ekosistem kawasan Batangtoru yang menjadi habitat spesies langka, termasuk Orangutan Tapanuli. Batangtoru juga kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya air yang mendukung keberlangsungan kehidupan di sekitar wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan nasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap ekosistem ini, sementara tekanan dari berbagai aktivitas seperti tambang dan pembangunan infrastruktur terus meningkat.

Baca Juga:

• Anggota DPD RI: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Lemahkan Demokrasi Harus Ditolak Tegas
• Hampir Seluruh Wilayah Sumatera Utara Terdampak Krisis Ekologis

Masih kata Rianda, dalam penegakan hukum lingkungan masih lemah, meski terdapat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pihaknya juga mengidentifikasi bahwa pelanggar lingkungan, termasuk pembalak hutan ilegal dan pengusaha yang merusak lingkungan, sering kali hanya mendapatkan sanksi ringan. Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera, sehingga aktivitas perusakan lingkungan terus berulang.

Baca Juga:

• Menkum Usulkan Pengkajian Pilkada Melalui DPRD
• 6 Ribu KK Terdampak Banjir Akibat Curah Hujan Tinggi di Tanjungbalai

Disebutkannya, WALHI bersama Pemprov Sumatera Utara, telah menginisiasi Tim Join Monitoring yang fokus pada pengawasan dan penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan, termasuk upaya pencabutan izin-izin tambang ilegal di kawasan hutan Sumut.

Selain itu, WALHI juga sedang mengupayakan pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pemulihan Kawasan Hutan, dengan harapan bahwa langkah ini dapat memperkuat perlindungan hutan yang tersisa di Sumut.

Sementara itu WALHI mencatat sepanjang Tahun 2024, Sumatera Utara mengalami 40 bencana ekologis seperti banjir, longsor dan kerusakan infrastruktur, yang memaksa lebih dari 1.000 warga mengungsi dan menghancurkan ratusan rumah serta fasilitas publik. Banyak dari bencana ini terjadi di wilayah hulu, di mana hutan telah banyak mengalami alih fungsi.

Dengan dikirimkannya catatan tersebut, WALHI Sumut berharap agar isu-isu lingkungan mendapat perhatian serius dalam debat kandidat Pilkada Sumut 2024.

WALHI menilai bahwa pemilih berhak mengetahui sikap para calon kepala daerah terkait isu-isu lingkungan dan meminta komitmen mereka dalam mewujudkan kebijakan yang ramah lingkungan serta berkeadilan bagi masyarakat.(**)