Kordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, Rabu (23/10/2024), kepada wartawan mengatakan, seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota telah membentuk tim fasilitasi pengawasan logistik.
Disebutkannya, tim fasilitasi pengawasan logistik harus memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi akan terjadi seperti cuaca buruk dan bencana alam serta yang paling utama adalah penyimpanan dan pergeseran logistik tersebut.
Baca Juga:
Pengawasan tim tersebut terkait perencanaan dan jadwal distribusi yang memastikan ketersediaan dan kelengkapan serta keamanan logistik pada saat pengiriman.
Apabila ditemukan insiden yang terjadi selama proses distribusi logistik harus segera dilaporkan dan didokumentasikan, serta tindakan cepat harus diambil. Dalam melakukan pengawasan, tim harus memastikan pendistribusian logistik harus pastikan jumlah, waktu, kualitas serta kesesuaian logistik yang menjadi kebutuhan pada pilkada tersebut.
Baca Juga:
Sementara itu, Kordinator Divisi SDMO Bawaslu Sumut Romson Poskoro Purba mengatakan, dalam pengawasan logistik harus melakukan pemetaan manajemen risiko terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik untuk menghindari permasalahan logistik yang kerap terjadi baik saat pemilu maupun saat pemilihan.
Terlebih, pengelolaan logistik pemilihan serentak 2024 akan dilakukan oleh masing-masing KPU di daerah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan bupati di 33 kabupaten/kota.
KPU Sumut menyampaikan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan digunakan pada Pilkada diperkirakan tiba pada 2 November 2024. Estimasinya, sampai di Pelabuhan Belawan pada 2 November 2024. (*)
Percut Seituan (harianSIB.com)Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Deliserdang yang juga Ketua Umum DPP Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpa
Medan (harianSIB.com)Seorang karyawan Harian SIB Unit Iklan, Tiominar br Simanjuntak (63) warga Jalan Gaperta Ujung Gang Darma Kelurahan Tan
Tebingtinggi (harianSIB.com)Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tebingtinggi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) selama lima hari di Lapan
Medan (harianSIB.com)Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Sumatera Utara, Heru Prasojo, mendukung keputusan Pj Gubernur Sumut Agus F