Zeira Salim: Tindak Tegas Pengusaha Perkebunan Sawit Nakal Penyebab Pendapatan Negara Bocor Rp300 T

Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas pengusaha perkebunan sawit nakal yang membuka perkebunan ilegal di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga terjadi kebocoran pendapatan negara mencapai Rp300 triliun lebih, karena pengusaha tersebut tidak pernah membayar pajak.

"Pemerintah harus tegas terhadap pengusaha perkebunan sawit ilegal ini, dengan menyita lahannya, tuntut bayar denda dan kenakan hukuman pidana. Jangan biarkan seenaknya mereka membuka lahan tanpa izin serta tidak membayar pajak," tegas Zeira Salim Ritonga SE kepada SIB News Network (SNN), Kamis (10/10/2024) melalui telepon di Medan.

Penegasan itu disampaikan Zeira Salim menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim S Djojohadikusumo yang dilansir Harian SIB, Kamis (10/10/2024) yang mengungkap kebocoran penerimaan negara hingga mencapai Rp300 triliun, disebabkan adanya pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal.

Baca Juga:

• 57% Wilayah Sumut Menuju Musim Kemarau, Hujan Masih Berpotensi Terjadi
• Skandal Suap Rp60 Miliar, Ketua PN Jaksel Ditetapkan Tersangka oleh Kejagung

Hashim mengatakan, para pengusaha ini tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal yang diperkirakan seluas jutaan hektar di kawasan hutan secara liar dan sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar.

" Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Baca Juga:

• Zakiyuddin akan Ubah Wajah RSUD dr Pirngadi Medan
• Rico Waas Dorong Realisasi Pembentukan Sekolah Rakyat

Menurut Zeira yang juga Bendahara DPW PKB Sumut ini, pernyataan Hashim S Djojohadikusumo tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh izin perkebunan sawit. Hal ini akan memastikan apakah lahan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan izin-izin terkait lainnya.

"Perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus dicabut izinnya. Ini harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) serta penegak hukum lainnya, karena perusahaan sawit ilegal tidak hanya mengakibatkan kebocoran penerimaan negara, tetapi juga sering menyebabkan kerusakan lingkungan," tandas Zeira.

Selain itu, tambah anggota Fraksi Nusantara ini, pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kementerian LHK, Kementerian Agraria dan lembaga anti-korupsi seperti KPK, perlu bekerja sama dalam memerangi praktik ilegal ini. Sinergi ini penting agar regulasi, pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif.

"Kita juga berharap agar pemerintah memperkuat regulasi terkait tata kelola perkebunan sawit, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, serta mekanisme kontrol terhadap praktik ilegal serta mengintegrasikan masyarakat lokal dalam proses pengawasan dan penentuan perizinan lahan," katanya.(*).