Anggota DPD RI Penrad Siagian Soroti Konflik Agraria Alami Trend Peningkatan di Indonesia

Medan (harianSIB.com)
Anggota DPD RI Dapil Sumut Pdt Penrad Siagian menyoroti secara tajam trend meningkatnya konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sangat berdampak pada semakin menyempitnya ruang lahan pertanian serta tersingkirnya masyarakat pedesaan.

"Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mencatat konflik agraria sepanjang tahun 2015 - 2020 sebanyak 2.291 kasus, meningkat hampir 60 persen dari tahun 2004-2014 yang mencatat 1.770 dan pada 2023 dalam kurun waktu satu tahun saja, terdapat 241 kasus," tandas Penrad Siagian kepada SIB News Network (SNN), Rabu (9/10/2024) melalui pesan WhatsApp dari Gedung DPD RI Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Konflik agraria ini, menurut pendeta GBKP ini, kecenderungannya terus bertambah, yang ditandai dengan masifnya proyek strategis nasional yang tidak sepenuhnya memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan terhadap masyarakat adat serta lemahnya partisipasi bermakna dari masyarakat.

Baca Juga:

• Majelis Hakim MS Jantho Sidang Pemeriksaan Setempat Kasus Sengketa Kewarisan di Kuta Baro
• Petani Singkong Desa Cempedaklobang Keluhkan Harga Murah dan Mahalnya Pupuk

Sebagai catatan faktual, Penrad menegaskan bahwa akar masalah konflik agraria ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain, adanya prioritas pembangunan dan politik infrastruktur berskala besar, ekspansif dan massif.

"Ketidakpatuhan Pemerintah dalam memenuhi due diligence atau uji cermat tuntas serta tidak matangnya pertimbangan perspektif HAM dalam seluruh proses pembangunan," tuturnya.

Baca Juga:

• Maruarar Sirait Hadiri Natal DPP GAMKI, Refleksi Kesederhanaan dan Semangat Kebersamaan
• Peringati Hari Ibu, Polda Sumut Mengukuhkan Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

Selain itu, tambahnya, pengabaian terhadap hak warga negara termasuk hak masyarakat adat, sebab dari berbagai laporan, tercatat bahwa pemerintah cenderung menjadi bagian dari pihak yang terlibat konflik.

Berpihak ke Rakyat

Berkaitan dengan itu, Penrad menegaskan kepada pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, harus memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap ratusan juta rakyat Indonesia, untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria ini.

" BAP harus memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama mereka yang sering kali menjadi korban kebijakan yang tidak adil," ujar politisi yang juga aktivis ini.

Menurutnya, BAP memiliki peran vital dalam mengawal akuntabilitas negara dan dalam menjalankan tugasnya, BAP harus berdiri teguh di atas kepentingan rakyat, karena sering kali korban kebijakan harus berhadapan dengan penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan," tambahnya.

Menurutnya, pimpinan BAP harus memiliki integritas dan keberanian untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu.

"Rakyat Indonesia mengharapkan BAP menjadi benteng keadilan. Kita tidak boleh membiarkan kebijakan negara merugikan masyarakat, dan BAP harus menjadi pelindung bagi rakyat yang kerap kali tidak memiliki suara," ujarnya sembari menambahkan BAP harus transparan dan akuntabel, guna membangun kembali kepercayaan rakyat. (*)