Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut
Ebenejer Sitorus SE melihat jajaran
Direksi Perumda Tirtanadi Sumut terkesan tidak memiliki "sense of crisis" (kepekaan) terhadap kebutuhan
air bersih para pelanggan, terbukti sudah berlangsung sepuluh hari lebih,
air Tirtanadi mati di kawasan Kecamatan
Medan Tuntungan, sehingga masyarakat terpaksa membeli
air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan
air sehari-hari.
"Kita melihat jajaran direksi Perumda Tirtanadi belum terlihat menunjukkan kepekaannya terhadap keluhan masyarakat pelanggan, sehingga belum terlihat ada upaya untuk mengatasi matinya air ke Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan. Padahal putusnya air ke kawasan itu sudah 10 hari lamanya," ujar Ebenejer Sitorus kepada SIB News Network, Kamis (3/10/2024) melalui telepon di Medan.
Dalam kasus berlarut-larutnya mati air Tirtanadi ini, tambah Ebenejer, pihaknya mendesak Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni segera melakukan langkah-langkah strategis, dengan segera mengganti seluruh direksi di perusahaan milik Pemprov Sumut itu, dengan menunjuk pejabat yang lebih kompeten serta memiliki visi yang jelas dan mampu merespon tantangan krisis air ke arah lebih baik.
Baca Juga:
"Pj Gubernur harus tegas, jika jajaran direksi Perumda Tirtanadi dinilai kurang berinovasi dalam mengatasi krisis air, gubernur sebagai pemimpin daerah perlu segera melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh jajaran direksi," tandasnya.
Evaluasi ini menurut anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini, harus melibatkan audit internal dan eksternal untuk melihat capaian, penggunaan anggaran, serta strategi yang sudah atau belum dilakukan untuk mengatasi masalah krisis air.
Baca Juga:
"Jika ditemukan adanya ketidakmampuan atau ketidakefektifan dalam menjalankan tugas, segera lakukan pergantian direksi, karena berbagai target kinerja yang konkrit dan realistis yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, tidak tercapai," katanya.
Menurut Ebenejer, selaku direksi seharusnya bisa merancang serta melakukan inovasi dan mencari solusi jangka panjang untuk penyediaan air bersih, serta melaporkan secara berkala pencapaiannya. Bukan sebaliknya, terkesan pasrah terhadap kondisi mata air peninggalan zaman Belanda.
"Jika jajaran direksi dianggap tidak mampu berinovasi atasi krisis air, Pj Gubernur bisa memberikan mandat untuk meningkatkan inovasi melalui kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, atau lembaga-lembaga yang fokus pada pengelolaan air bersih," katanya.
Misalnya, tambah Ebenejer, penerapan teknologi terbaru dalam pengolahan dan distribusi air atau kerjasama dengan lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah air. Bukan sebaliknya, menunggu-nunggu inovasi dari pemerintah pusat, untuk membangun proyek pengadaan air bersih.(*).