Kejati Sumut Gelar Penerangan Hukum, Mencegah Korupsi di PT Pupuk Indonesia

Medan (harianSIB.com)
Kejati Sumut melalui bidang Penkum melakukan kegiatan penerangan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Sektor BUMN, di PT Pupuk Indonesia (PI) Wilayah Sumbagut Jalan Gajah Mada Medan, Kamis (3/10/2024).

Sebagai narasumber Koordinator bidang Intel Yos A Tarigan SH MH, Kasi Penkum Andre Ginting SH MH dan Jaksa Fungsional Lamria Sianturi SH MKn, dengan dihadiri para manager dan distributor pupuk di Sumatera Utara.

"Kegiatan penerangan hukum ini penting sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi korupsi. Pencegahan lebih baik dari pada penindakan," sebut Kasi Penkum Andre Ginting dalam sambutannya, sebagaimana siaran persnya, Kamis (3/10/2024).

Baca Juga:

• Psikolog: Perlu Regulasi Penggunaan Gawai Anak oleh Pemerintah
• BPS Toba Bantah Sumber Data Jumlah Wisatawan 2,08 Juta Tahun 2023, Dinilai Pembohongan Publik

Dengan penerangan hukum diharapkan membuka wawasan dan menambah pengetahuan. Oleh karena itu, kejaksaan mengenalkan hukum agar terhindar dari hukuman.

Koordinator bidang Intel Yos A Tarigan menyampaikan, penyalahgunaan jabatan dan merugikan keuangan negara adalah bentuk tindak pidana korupsi yang sering ditemui di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Sedang bentuk korupsi lainnya adalah gratifikasi dan suap menyuap.

Baca Juga:

• Bijak Menyaring Isu Kesehatan di Media Sosial, Jangan Asal Percaya !
• KPU Tanjungbalai Gelar Sosialisasi Basis Pemilih Tingkat Kecamatan

"Perbuatan korupsi di BUMN, seperti di PT Pupuk Indonesia, pernah ditangani Kejati Sumut, terjadi pada jalur distribusi, tidak tepat sasaran dan ada oknum nakal yang menaikkan harga eceran pupuk bersubsidi dari harga yang telah ditentukan," kata Yos A Tarigan.

Perbuatan korupsi, itu berarti ada aturan yang dilanggar, ada undang-undang yang ditabrak. Ketika aturan ditabrak, artinya ada penyalahgunaan jabatan dan upaya merugikan keuangan negara.

"Agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, PT Pupuk Indonesia perlu melakukan pengawasan melekat secara berkesinambungan dari hulu sampai ke hilir," tegasnya.

Jaksa Fungsional Lamria Sianturi menyampaikan materinya tentang "Etika Bermedia Sosial Berdasarkan UU ITE".

"Karena mudahnya mengakses informasi, pemerintah mengaturnya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagai rambu-rambu bagi warga negara Indonesia dalam bermedia sosial.

Menurutnya, yang seringkali menjerat seseorang terkena hukuman adalah mengirim video porno, menghina orang lain lewat media sosial, meneruskan informasi hoax dan perbuatan lainnya yang merugikan orang lain,.

Oleh sebab itu, tambah Lamria Sianturi, UU ITE selain menjadi 'pagar' bagi kita dalam bermedia sosial, sekaligus sebagai peringatan agar kita memiliki etika dalam bermedia sosial.

Ketika menerima informasi yang keakuratan datanya diragukan, jangan langsung di share, akan tetapi ada baiknya disaring dulu. Kalau informasinya benar dan tidak merugikan orang lain, mungkin sah-sah saja untuk disebarkan.

"Akan tetapi, apabila informasi itu tidak jelas sumbernya. lebih baik dihapus saja dan tidak perlu dibagikan ke orang lain," ujarnya.

Sementara, Wawan Arjuna selaku VP Penjualan Wilayah Sumbagut PT Pupuk Indonesia Group, menyampaikan, Pupuk Indonesia Sumbagut meliputi wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepri dan Sumatera Barat. Di setiap provinsi ada kantor perwakilan.

'Kami sangat mengapresiasi diadakannya penerangan hukum ini, selain untuk menambah pengetahuan, acara ini juga jadi wadah bagi kami untuk bertukar informasi," paparnya.(**)