Penegakan Hukum yang Lemah Membuat Genk Motor Semakin Beringas

Medan (harianSIB.com)
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Roy Fachraby Ginting berharap Polda Sumatera Utara lebih tegas dalam menangani kasus kejahatan geng motor yang mulai marak dan menimbulkan korban yang terus berjatuhan.

Hal itu dikatakannya kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), Minggu (29/9/2024).
Dikatakan, pemerintah melalui kepolisian harus bisa memutus aktivitas geng motor yang telah sangat meresahkan masyarakat.

Roy mengaku merasa prihatin dengan adanya terus korban berjatuhan dan beberapa kasus telah menimbulkan korban tewas dan belasan lainnya terluka akibat aksi penyerangan yang dilakukan geng motor dengan pelaku sekelompok anak muda yang bergerombol mengendarai sepeda motor.

Baca Juga:

• Polda Sumut akan Gelar Operasi Lilin 2024, Libatkan Ribuan Personel Amankan Nataru
• Juhansen Ginting Dibacok OTK Hingga Kritis di Tigabinanga Karo

Dia melihat aksi geng motor yang menyerang tempat-tempat umum dengan menggunakan senjata tajam, membuat suasana Medan semakin mencekam dan aksi mereka semakin beringas akibat penegakan hukum yang lemah.
Menurut Roy Fachraby, maraknya aksi geng motor karena lemahnya polisi dalam bertindak.

"Geng motor saat ini sudah menjamur bukan hanya di Medan, tetapi terjadi secara masif di sejumlah daerah lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Bandung dan Makasar serta kota kota besar lainnya. Untuk itu tentu polisi harus bekerja keras menindaknya dengan penegakan hukum yang tegas dan keras agar ada efek jera," katanya.
Polisi, menurut Roy, bisa mengerahkan bina mitra masyarakat untuk melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang kerap nongkrong dan berpotensi membentuk geng motor.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Resmikan Joglo Anton Soedjarwo di SPN Hinai, Lambang Sinergi dan Kepedulian
• Kapolda Sumut Lantik 354 Bintara Polri di SPN Hinai: Jaga Nama Baik Institusi

Selain itu, katanya,, pihak kepolisian juga harus berkoordinasi dengan pihak lain termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi terkait.

Penanganan seharusnya ada koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan karena ada kaitan agen agen pengendali sosial di situ.
Roy mengharapkan pemerintah bisa memutus aktivitas geng motor yang meresahkan masyarakat dengan memantau secara ketat aktivitas mereka serta membubarkan markas atau tempat mereka berkumpul dengan dasar penegakan hukum yang terukur.

"Ada terjadi penyerangan atau kemudian terjadi pembalasan terhadap penyerangan yang ada. Nah ini yang terjadi transformasi kekerasan dari waktu ke waktu yang lain. Ada transformasi kekerasan dari satu kelompok-kelompok lain atau satu generasi lain. Ini kalau dibiarkan terus bisa menjadi konflik sosial yang semakin membesar," kata Roy.

Oleh karena itu, katanya, Mabes Polri bersama TNI sangat perlu secara terus-menerus memperluas pengamanan terkait dengan aksi brutal geng motor itu dengan tindakan keras dan tegas serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan bila perlu tembak di tempat bila aksi mereka sudah brutal dan membahayakan orang lain. (*)