Yasyir Ridho: Dengan Data dan Kemampuan, Wali Kota Bisa Ciptakan Medan Bebas Banjir

Medan (harianSIB.com)

Banjir di Kota Medan merupakan hal teknis yang harusnya diketahui kepala daerah. Untuk mengatasinya, harusnya ada pengetahuan tentang infrastruktur serta mampu bekerja sama dengan semua tingkatan.

"Dari dulu juga hujan, ada juga drainase namun tidak ada banjir. Selain perilaku masyarakat yang membuat rusaknya infrastruktur, juga pemerintah yang ada juga kurang paham dengan kondisi Kota Medan sehingga kerap terjadi banjir," ujar Bakal Calon (Bacalon) Wakil Wali Kota MedanHA Yasyir Ridho Loebis MSP kepada SIB News Network (SNN) saat diminta tanggapannya terkait banjir Kota Medan, Jumat (13/9/2024), di Kantor SIB, Jalan Brigjend Katamso, Medan.

Disebutkan pria yang sudah 2 periode duduk di DPRD Sumut ini, dari zaman Belanda, selalu ada data sehingga kalau ada kendala bisa segera dicari solusinya. Namun dikhawatirkannya, data itu tidak dimiliki Pemko Medan sehingga masalah banjir kerap melanda Medan.

Baca Juga:

• Jalan Pendidikan Sei Rotan Segera Diperbaiki
• Pemkab Deliserdang Dukung Pengendalian Banjir dan Pengorekan Sungai Bedera

FOTO BERSAMA: HA Yasyir Ridho Loebis MSP foto bersama jurnalis SIB News Network (SNN) Bantors Sihombing, Martohap Simarsoit, Victor Siahaan, Anton Panggabean dan Firdaus PA, Jumat (13/9/2024), di Kantor SIB, di Medan. (Foto: SNN/Horas)

Baca Juga:

• Pengerukan Parit di "Kampung Banjir" Dimulai, Warga Sampaikan Terima Kasih
• Bupati Nias Utara Mengeluh ke Anggota DPD RI Terkait Hancurnya Jalan dan Buruknya Telekomunikasi

"Kurang mampu menanganinya karena tidak punya data," ujarnya.

Diakuinya, banjir di semua kota ada karena serapan air sudah berkurang akibat tingginya pembangunan. Ditambah lagi, tingkat kepadatan penduduk semakin meningkat dan curah hujan tinggi.

Namun semua ada solusinya dan bisa ditanggulangi dengan memahami kondisi banjir. Sejatinya, air itu mengalir dari parit-parit yang ada, kemudian masuk ke drainase yang besar dan dialirkan ke sungai-sungai dan bermuara ke laut.

"Makanya dari Selatan kota, air hujan yang jatuh dialirkan ke sungai dan diteruskan ke laut. Dengan catatan, dalam pembuatan drainase, pemerintah juga mengukur tingkat elevasinya sehingga air bisa mengalir ke sungai," ujarnya lagi.

Kondisi saat ini, lanjutnya, di wilayah dataran tinggi air bisa tidak mengalir ke hilir karena drainase yang dibangun tidak memperhitungkan elevasinya.

"Drainase di wilayah Selatan elevasinya lebih rendah dari pada yang di Utara, sehingga air tidak mengalir ke hilir dan terjadilah banjir," tegasnya lagi.

Harusnya, kata dia, ada sinergi pembangunan antar tingkatan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga ke kota. Sudah ada RPJMD nasional yang seharusnya dipedomani di Sumut dan Medan.

"Kota Medan harus mengadopsi pembangunan yang dibuat Sumut dan nasional, sehingga ada sinergi dan lebih komprehensip," katanya.

Dimulai dari pengorekan parit dan sungai yang sudah banyak endapannya sehingga dangkal. Termasuk ada penyempitan sehingga harus dikorek dan dilebarkan. Harus ada inisiasi pembangunan dari pemerintahan sehingga banjir bisa diminimalisir.

"Saat ini tidak. Asal ada uang, buat proyek tanpa adanya koordinasi dengan pemerintahan level di atasnya. Akibatnya, masing-masing pemerintahan membuat proyek drainase sendiri dan tidak terhubung satu dengan lainnya. Termasuk tidak memperhitungkan elevasinya," sebutnya.