PKN Tingkat II Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Pemprov Sumut

Medan (harianSIB.com)
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II merupakan program pengembangan kompetensi kepemimpinan. Dengan harapan dapat membentuk pemimpin-pemimpin di lingkungan pemerintahan yang mampu menggerakkan perubahan dan memberikan dampak nyata bagi institusi dan masyarakat.

Pemprov Sumut menginisiasi pelaksanaan proyek perubahan berjudul Relaksasi For Transparency (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) di PKN Tk II tahun 2024. Proyek perubahan itu diprakarsai Desni Maharani Saragih, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumut.

"PKN Tingkat II kali ini bertujuan untuk strategi meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Desni Maharani Saragih di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (3/9/2024).

Baca Juga:

• Terkait Kasus Penguasaan Tanah PT KAI Kejari Medan Tetapkan Seorang Perempuan jadi Tersangka dan Ditahan
• Tawuran di Belawan, Seorang Warga Tewas Ditembak

Siaran pers diterima jurnalis SIB News Network (SNN), Rabu (4/9/2024), proyek perubahan di PKN Tk II itu antara lain integrasi tiga aplikasi utama, yaitu SEPPEDA, e-SAKIP dan EVKIP yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Integrasi itu diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul dari ketiga aplikasi.

Dengan menggabungkan ketiga aplikasi itu menjadi satu sistem terintegrasi, Pemprov Sumut berupaya menciptakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang lebih efisien, akurat dan transparan. Langkah itu juga diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Baca Juga:

• Diduga Sebarkan Hoaks dan Pencemaran Nama Baik, Mantan Atlet Sumut Dipolisikan
• Ribuan Peserta Ikuti Pawai Ta'aruf Meriahkan Pembukaan MTQ ke-58 Kota Medan

Menurut Desni, proyek perubahan itu merupakan upaya strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di era digital. Sistem terintegrasi diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan responsive.

Penerapan "Relaksasi For Transparency" diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemprov Sumut, tetapi juga dapat menjadi model bagi pemerintah lain. Proyek perubahan itu hadir sebagai respons atas tantangan yang dihadapi Pemprov Sumut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (**)