Poaradda Nababan Minta TNI-Polri Netral dan Tidak Intervensi pada Pilkada Serentak 2024

Medan (harianSIB.com)

Ketua Komisi C DPRD Sumut Dr Poaradda Nababan meminta TNI dan Polri agar bersikap netral serta tidak melakukan intervensi pada Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, demi terciptanya demokrasi yang bersih dan berwibawa.

"Kita harapkan dalam pilkada serentak ini TNI dan Polri beserta seluruh jajarannya agar bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) tertentu, agar pesta demokrasi ini berjalan demokratis, jujur dan adil," ujar Poaradda Nababan kepada wartawan, Senin (26/8/2024), di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• DPRD SU: Berlarutnya Konflik di Lahan Eks HGU PTPN II Akibat Kementerian ATR/BPN dan BUMN Kurang Tegas
• Prabowo Janji Tindak Tegas Pejabat yang Lindungi Penyelundupan

Politisi PDI Perjuangan Sumut ini juga mengajak seluruh aparat penegak hukum (TNI dan Polri) bersama seluruh jajarannya untuk ikut menciptakan pilkada yang aman, damai dan kondusif, agar masyarakat lebih nyaman dan aman dalam menentukan pilihannya.

Penegasan itu disampaikan Poaradda menanggapi pernyataan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait Operasi Mantap Praja Toba 2024, di Aula Tribrata Polda Sumut, baru-baru ini.

Baca Juga:

• Tinjau Arus Balik di KNIA, Kapoldasu : Tidak Ada Tindak Kriminal Selama Operasi Ketupat di Bandara Kualanamu
• H Aripay Tambunan Dukung Langkah Presiden RI Hentikan Ekspor Komoditas Mentah ke Luar Negeri

Pertemuan yang dihadiri unsur Forkopimda Sumut, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu itu, Kapolda mengatakan, rapat itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2024.

Kapolda juga menekankan pentingnya keterpaduan antara TNI, Polri, penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Menanggapi hal itu, Poaradda yang juga anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini menekankan pentingnya netralitas aparat penegak hukum untuk tidak bergeser dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), yakni menjaga Pilkada berjalan aman, lancar dan kondusif.

"Yang sangat kita harapkan, TNI dan Polri tetap netral, tidak boleh berpolitik, apalagi mengintervensi masyarakat untuk memenangkan atau mengarahkan pilihan ke pasangan calon peserta Pilkada tertentu," ujar Poaradda.

Menurut Poaradda, penegakan hukum yang profesional, serta menjaga netralitas TNI dan Polri harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, agar pesta demokrasi yang digelar secara serentak ini bisa berjalan dengan demokratis.(**)