ABUJAPI Sumut soal Musdalub: Bertentangan dengan AD/ART dan Perbuatan Melawan Hukum

Medan (harianSIB.com)
Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) sebagaimana dimintakan FL dan AS adalah perbuatan melawan hukum.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum (Ketum) BPD ABUJAPI Sumut Djoned Djubaidi dan Sekretaris Hermasyah Harahap, didampingi tim kuasa hukumnya Gindo Nadapdap, SH, MH dan Saiful Amri, SH kepada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

"Selain itu, juga bertentangan dengan AD/ART ABUJAPI sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (7). Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Daerah," tegas Djoned Djubaidi.

Baca Juga:

• Digugat ke Pengadilan, Jaksa Beri Pendampingan Hukum kepada Pemkab Humbahas
• Gugatan ke Eks Kasat Reskrim Jaksel Dicabut oleh Anak Bos Prodia

Adapun dengan ketentuan, lanjut dia, yakni apabila kelangsungan organisasi di tingkat daerah yang bersangkutan dalam keadaan terhambat. Dilaksanakan atas permintaan Dewan Pembina ABUJAPI Daerah setelah mendapatkan arahan dari Dewan Pembina Pusat.

"Kemudian, dilaksanakan Badan Pengurus Daerah atas permintaan
dan/atau persetujuan dari sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) BUJP sebagai anggota Badan Pengurus Daerah," sebutnya.

Baca Juga:

• Belum Ada yang Deklarasi Kandidat Ketua untuk Konperda GAMKI di Karo
• Dokter Rutan Tanjunggusta Tabrak Lansia Berujung ke Meja Persidangan

Lebih lanjut, Djoned Djubaidi menegaskan, sampai saat ini, tidak ditemukan alasan-alasan mendukung untuk dilaksanakannya Musdalub ABUJAPI Sumut sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 7 AD/ART.

"Maka dengan itu, kami mengimbau saudara-saudara untuk menyatukan suara, menolak adanya Musdalub ABUJAPI yang tidak sesuai dengan AD/ART ABUJAPI, dan tetap berada pada posisi yang benar mendukung BPD ABUJAPI yang sah sesuai dengan SK kepengurusan 2023- 2028," pungkasnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum BPD ABUJAPI Sumut Gindo Nadapdap mengatakan, pihaknya telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Medan.

"Pengurus BPD ABUJAPI Sumut Periode 2023-2028, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tiga orang yakni Andriasan Sudarso selaku Tergugat I, Fedriansyah Lubis selaku Tergugat II, dan Sofjan Jacoeb selaku Tergugat III, karena melaksanakan Musdalub yang bertentangan dengan AD/ART ABUJAPI itu sendiri," ujarnya. (*)