Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH) Bawaslu Binjai, Fadhil Azhar menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat pada setiap tahapan Pilkada. Termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN yang juga menjadi pokok pengawasan yang kini menjadi perhatian.
"Terutama menjelang pembukaan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih intens dari Bawaslu dan jajarannya di Kecamatan dan Kelurahan," ujar Fadhil Azhar saat dikonfirmasi Jurnalis SIB News Network (SSN) via seluler, Sabtu (24/8/2024).
Baca Juga:
Fadhil juga menerangkan, netralitas ini menjadi salah satu pokok pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara maksimal, agar kontestasi politik di Kota Binjai dapat berjalan baik dan sesuai aturan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kerangka hukumnya sudah jelas bahwa ASN termasuk di dalamnya adalah TNI-Polri harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada.
Baca Juga:
Ia melanjutkan, selain menjaga netralitas, ASN juga dilarang untuk membuat program, kebijakan dan keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Larangan ini tercantum pada Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Selain itu, ASN juga harus hati-hati dengan jempolnya dalam menggunakan media sosial. Pengalaman Bawaslu Binjai pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, ada beberapa ASN yang diproses karena diduga mendukung salah satu paslon," tuturnya.
Menurutnya, menjaga netralitas bagi ASN juga mengandung maksud bahwa ASN bekerja sesuai dengan tupoksinya, tidak terpengaruh ataupun mendapatkan tekanan dari partai politik atau golongan manapun yang berkaitan dengan pasangan calon.
"Untuk itu, sesuai dengan regulasi tentang ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN dilarang untuk mengikuti kegiatan pasangan calon baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye," jelasnya.
Fadhil menegaskan, pentingnya netralitas ASN sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan keadilan dalam Pilkada 2024.
"Bawaslu Binjai siap untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, sesuai dengan ketentuan yg berlaku," pungkasnya. (*)
Medan (harianSIB.com)Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan memberikan penghargaan kepada personel Polrestabes Medan yang berpr
Medan (harianSIB.com)Polda Sumatera Utara bersama jajaran Polres di wilayahnya mencatat keberhasilan signifikan dalam pemberantasan tindak p
Labuhanbatu Selatan (harianSIB.com)Dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, salah satu unit bisnis Asian Agri, PT Supra Mat
Tebingtinggi (harianSIB.com)Wakapolres Tebingtinggi, Kompol Ady Santri Sanjaya didampingi Kasat Binmas AKP BSM Tarigan memimpin kegiatan pen