Overtreatment Berisiko Hancurkan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Kesehatan Nasional

Medan (harianSIB.com)
Overtreatment dalam layanan kesehatan berpotensi menimbulkan efek samping serius bagi pasien serta meningkatkan biaya kesehatan secara signifikan. Selain itu, temuan fraud (kecurangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga rumah sakit dipastikan akan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo SPi MM, mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi Investortrust Power Talk yang digelar di Hotel Aryaduta, Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/8/2024). Diskusi bertema "Menyiasati Overtreatment pada Layanan Kesehatan" ini juga dihadiri oleh berbagai ahli dan praktisi kesehatan.

"Overtreatment di layanan kesehatan tak hanya berdampak buruk terhadap pasien namun ada bentuk kerugian besar yang dialami badan pelayanan kesehatan dan juga asuransi kesehatan," ujarnya.

Baca Juga:

• Perayaan Natal PWI Sumut 2024 Meriah, Pj Gubernur Sumut: Selalu Tebarkan Kebaikan dan Sukacita
• Kejati Sumut Sita Aset Tersangka Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas di Tapteng

Rahmad juga menekankan bahwa edukasi dan pengawasan terhadap penyedia layanan kesehatan perlu diperkuat. "Perlu diingat bahwa fraud, overtreatment, termasuk tenaga layanan kesehatan yang bekerja sama dengan industri farmasi saat memberikan layanan kesehatan, bisa dipidanakan," tegasnya.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rahmad mengakui bahwa kontrol terhadap fraud masih menghadapi berbagai tantangan. "Fraud hanya terlihat ketika dilakukan deteksi, dan seringkali hanya mewakili sebagian kecil dari kecurangan yang dilakukan," ujarnya.

Baca Juga:

• Komisi III DPR RI Soroti 4 Point Permasalahan di Sumut
• ARSSI Sumut Minta Pemerintah Tinjau Kembali PPN 12% pada Layanan Kesehatan dan Pendidikan Internasional

Dalam kesempatan yang sama, dr Handrawan Nadesul, motivator hidup sehat, menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor lain yang merugikan pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. "Pertama adalah terlalu lebarnya competency gap antara pasien dan dokter. Berikutnya, attitude pada dokter yang tidak mengedepankan akhlak yang baik, tak taat hukum, dan mengabaikan etika," paparnya.