Mantan Bupati Batubara DPO, Sarma Hutajulu Sebut Polisi Jangan Reaktif

Medan (harianSIB.com)
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sumut Sarma Hutajulu melihat tindakan Polda Sumut mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap mantan Bupati Batubara periode 2018-2023, inisial Z, sangat reaktif dan cenderung menggunakan arogansi kekuasaan.

"Memang hak kepolisian untuk menetapkan seseorang menjadi DPO tapi hendaknya tindakan tersebut dilakukan berdasarkan KUHAP," kata Sarma Hutajulu kepada harianSIB.com, Jumat (2/8/2024).

Ia mengaku mengikuti pemberitaan media massa bahwa penetapan DPO terhadap Z disebabkan karena yang bersangkutan mangkir dua kali dari panggilan Polda Sumut.

Baca Juga:

• Kapolda Apresiasi Polda Sumut Raih Penghargaan Terbaik Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara 2024
• Jon Sarman Saragih Hadiri Reuni Angkatan 81 SMP GKPS 1 Pamatangraya

"Panggilankan masih dua kali, sesuai KUHAP harusnya setelah tiga kali dilakukan pemanggilan berturut-turut dan tersangka mangkir baru bisa dilakukan jemput paksa dan dapat ditetapkan DPO. Namun dalam kasus Z, masih dua kali dipanggil oleh Polda Sumut, kenapa tiba-tiba dikeluarkan surat DPO, kesannya kerja kepolisian tidak profesional dan sarat dengan nuansa politik.

Apalagi saat ini, ia menyampaikan kuasa hukum Z sedang melakukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan atas penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan dan upaya tersebut juga dibenarkan KUHAP sebagai instrumen untuk mengoreksi tindakan kepolisian dalam penanganan perkara.

Baca Juga:

• KPK Rilis 5 Foto DPO Kasus Korupsi, Termasuk Harun Masiku dan Paulus
• 17 Polres Jajaran Polda Sumut Raih Penghargaan dari Ombudsman RI

"Jangan sampai akibat tindakan kepolisian menetapkan Z sebagai DPO tersebut menimbulkan asumsi di kalangan masyarakat bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk arogansi kepolisian yang sangat reaktif menghadapi praperadilan yang dilakukan Z bukan untuk kepentingan penyidikan dan penanganan perkara," ujarnya.

Menurutnya, jika memang Polda Sumut selama ini dalam melakukan penyidikan taat azas menggunakan KUHAP, kenapa timbul tindakan berlebihan menyikapi gugatan praperadilan yang dilakukan oleh kuasa hukum Z.

"Kita berikan kesempatan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menguji serta memutuskan apakah Polda Sumut selama ini menerapkan KUHAP dengan benar atas penanganan perkara yang saat ini sedang berjalan," jelasnya.

Sarma yang juga praktisi hukum meminta agar aparat kepolisian jangan terjebak dalam tindakan menggunakan hukum menjadi alat kekuasaan, akan tetapi hendaknya benar-benar bekerja secara profesional dan menjadikan KUHAP sebagai landasan dalam menjalankan tugas.

"Kita tidak menghalangi kepolisian untuk menegakkan hukum di Sumut terutama dalam proses penanganan perkara, akan tetapi kita juga meminta agar pihak kepolisian juga sedikit bersabar menunggu proses hukum praperadilan yang sedang ditempuh Z. Proses di pengadilan hanya tujuh hari kok, kenapa pihak kepolisian tidak bisa menunggu putusan PN Medan," ungkapnya.

Sarma yakin Z tidak akan lari dari tanggung jawab dan akan siap menghadapi proses hukum yang sedang menimpanya asal proses hukum tersebut tidak sarat nuansa politik untuk menghalangi langkah Z menjadi salah satu calon bupati di Batubara. Biarlah proses hukum yang membuktikan apakah Z terlibat atau tidak dalam kasus P3K di Batubara. (*)