Medan (harianSIB.com) Fraksi
PKS DPRD Sumut mengutuk keras tindakan biadab pelaku pembakar rumah wartawan Tribtara.Tv
Sempurna Pasaribu di Karo yang tewas bersama istri, anak dan cucunya. Kasus ini harus diusut tuntas hingga aktor intelektualnya ditangkap, agar peristiwa kekerasan terhadap wartawan tidak terulang lagi.
Hal itu diungkapkan juru bicara Fraksi
PKS DPRD Sumut
Ahmad Darwis saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2023 pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution didampingi Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, dihadiri mewakili Pemprov Sumut, Selasa (23/7/2024) di DPRD Sumut.
"Kami mengecam dan mengutuk tindakan kejahatan yang sangat biadab tersebut. Kami juga mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pembakaran ini hingga pelaku utamanya atau aktor intelektualnya dihukum seberat-beratnya," ujar Darwis.
Baca Juga:
Kasus pembakaran ini, ujar Darwis, menjadi peringatan bagi seluruh anak bangsa, untuk membuka matanya, bahwa praktek per
judian dan narkoba harus mendapat perhatian yang serius, karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, terutama bagi generasi penerus bangsa.
"Dengan adanya peristiwa tersebut, diharapkan kepada aparat penegak hukum sebagai titik awal membersihkan
judi dan narkoba di daerah ini, karena penyakit sosial ini jauh lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya," tandas Darwis dengan lantang.
Baca Juga:
Menurutnya, Sumut merupakan salah satu provinsi Indonesia dengan berbagai ragam masalah sosial kemasyarakatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena semakin hari semakin meningkat kasus penyalahgunaan narkoba.
Bahkan, katanya, aksi kejahatan
geng motor, kenakalan remaja, pembegalan dan berbagai macam tindak kriminal lainnya berawal dari adanya narkoba, sehingga sudah saatnya seluruh elemen bangsa membersihkan daerah ini dari barang haram tersebut.
Untuk itu, tambahnya, diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan lainnya untuk mengatasi masalah sosial tersebut.(**)