Ketua DPRD SU dan Komisioner Komnas HAM Bahas Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat

"Kita terus mendorong agar DPRD Sumut, mempertimbangkan dan memberi ruang untuk membuka dan membahas kembali usulan tersebut, mengingat Sumut kerap kali terjadi masalah konflik tanah antara masyarakat adat, pemerintah dan swasta," katanya.

Menurut Saurlin, dengan keberadaan Perda tersebut nantinya, akan mengeliminir secara integral dapat mengambil solusi terhadap permasalahan tersebut.
Saurlin Siagian, mengatakan, di Sumut, ada empat Perda Masyarakat Adat telah terbit, yakni, di Kabupaten Langkat, Toba, Humbang Hasundutan dan Taput.

"Atas dasar itu, sangat diperlukan disegerakannya pembentukan Perda dimaksud, mengingat perlindungan masyarakat adat yang merupakan entitas dari ketahanan nasional," tandasnya sembari menambahkan sebagai upaya pelestarian nilai-nilai warisan leluhur sebagai modal dalam pembangunan.(**)

Baca Juga:

• Bulog Sumut Serap 450 Ton Gabah Hingga April 2025
• DPRD SU dan 16 Pemkab di Sumut Bahas Soal Pengangkatan Tenaga PPPK Sangat Bebani Anggaran