Kejagung Setujui Penghentian Perkara Penganiayaan dari Pematangsiantar dan Langkat

Medan (harianSIB.com)
Dua (2) perkara pidana umum (Pidum) yang terjadi di wilayah hukum (Wilkum) Kejati Sumut, disetujui Kejagung agar diselesaikan lewat pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ).

Artinya, kedua perkara pidum yang diterima kejaksaan dari penyidik Polri tersebut tidak diteruskan JPU ke pengadilan, melainkan dihentikan penuntutannya di tingkat kejaksaan.

Kasi Penkum /Humas Kejati Sumut Yos Tarigan SH MH, Rabu(22/5-2024) menginformasikan, kedua perkara itu dihentikan penuntutannya setelah Kajati Sumut Idianto diwakili Asintel I Made Sudarmawan didampingi Aspidum Luhur Istighfar dan para Kasi, melakukan gelar perkara secara online kepada JAM Pidum, dari ruang vicon lantai 2 Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan.

Baca Juga:

• Inspektur Jamwas Kejagung Lakukan Penilaian Terhadap 16 Kejari di Sumut Menuju WBK/WBBM
• Kejaksaan RI Terima Kunjungan Delegasi Kejaksaan Republik Rakyat Tiongkok

Disebutkan, kedua perkara tersebut berasal dari Kejari Pematang Siantar dan Kejari Langkat masing ng masing satu perkara pidum, penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

"Usul penghentian dengan penerapan RJ itu disetujui mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, setelah syarat syarat yang ditentukan dipenuhi.

Baca Juga:

• Lantik Kasi Pidsus Kejari Gunungsitoli, Parada Situmorang Ingatkan Pesan JAM Pidsus Kejagung
• Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Diperiksa Kejagung Hari Ini

Syarat dimaksud antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun penjara, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka tidak lebih dari Rp2,5 juta," papar Yos A Tarigan.

Kemudian antara tersangka dan korban saling memaafkan dan proses perdamaian disaksikan keluarga kedua belah pihak, tim penyidik dari Polres, tokoh masyarakat, JPU dan Kajari.(**)