Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut HM Subandi SH meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar memprioritaskan persoalan mafia tanah dalam 100 hari kinerjanya di pemerintahan, demi terciptanya ketenangan masyarakat dari "serangan" para perampas tanah-tanah rakyat.
"Kita mengetahui, mafia tanah merupakan salah satu "biang kerok" yang menimbulkan keresahan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Sumut, karena sudah banyak tanah rakyat berpindah tangan menjadi hak milik mafia dengan cara tipu-muslihat," tandas Subandi kepada wartawan, Senin (11/3/2024) melalui telepon dari Dapilnya Kabupaten Deliserdang.
Menurut Subandi, tantangan terberat bagi Menteri ATR/BPN saat ini, membersihkan mafia tanah di jajaran instansinya di Indonesia, karena jaringan mafia ini sudah menjalar kemana-mana, seperti sudah "menggurita" sehingga dibutuhkan ketegasan yang tidak tanggung-tanggung menggebuknya.
"Kita berharap AHY mampu menggebuk mafia tanah di instansi ATR/BPN pada sisa masa jabatan Presiden Jokowi, sehingga dapat dipastikan akan ada kepuasan tersendiri bagi masyarakat terhadap kinerjanya, karena program penumpasan mafia tanah ini, sampai saat ini belum berjalan secara maksimal," kata Subandi.
Berkaitan dengan itu, Subandi sangat berharap, dibawah kepemimpinan AHY, instansi BPN di seluruh Indonesia akan semakin bersih dari permainan mafia tanah, karena AHY yang dikenal tokoh muda yang intelektual, dianggap mampu menumpas segala bentuk permainan yang dilakoni mafia tanah.
Penegasan itu disampaikan Subandi menanggapi berita SIB, Minggu, (10/3/2024) terkait pernyataan AHY, menyangkut banjirnya curhatan masyarakat melalui media sosialnya yang menjadi korban mafia tanah dan diperkirakan mencapai ribuan curhat selama dua pekan menjabat.
"Ribuan pesan masuk ke handphone saya, baru dua minggu, jadi menteri, termasuk ke media sosial, baik dikomen maupun di direct message (DM), semua mengeluhkan mafia tanah," kata AHY dalam sambutannya saat Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Ketum DPP Partai Demokrat (PD) itu mengatakan, masyarakat meminta agar mafia tanah diberantas, karena akibat tindakan para mafia ini, hidup rakyat menjadi sengsara dan terus "dizalimi", sehingga sangat mendesak digelar pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan di seluruh Indonesia.
"Kita berharap gebrakan AHY berkunjung ke sejumlah institusi penegak hukum di Indonesia, sebagai cikal-bakal menindak tegas mafia tanah. Tentunya masyarakat sangat berharap, agar rencana AHY didukung oleh Jaksa Agung, TNI dan Polri, agar Indonesia umumnya dan Sumut khususnya bisa bebas dari kekejaman mafia tanah," tandas Subandi.(**).
