Kampanye PSI di Medan, Kaesang Ajak Coblos Gambar Gibran

Medan (SIB)

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut menggelar kampanye di Lapangan Pertiwi, Jalan Budi Pembangunan Pulo Brayan Kota, Medan Barat, Senin (5/2).

Dalam orasinya, Ketua DPW PSI Sumut, HM Nezar Djoeli mengulangi pesan Ketua PSI Kaesang Pangarep agar masyarakat pemilik hak suara mencoblos gambar Gibran dalam kotak suara. “Capres Prabowo-Cawapres Gibran yang dicoblos,” ujarnya sambil memeragakan cara pencoblosan itu.

Caleg PSI DPR RI dari Dapil Sumut 1 itu mengatakan, pihaknya menargetkan 52-55 persen untuk Pasangan Nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Yang menyebabkan kelemahan berada di Pantai Timur, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), dan Binjai tidak signifikan suaranya. Tetapi secara general untuk 33 Kabupaten/Kota di Sumut kemenangan tersebut bisa memperoleh sekali putaran, dengan total keseluruhan suara 52-55 persen," ujarnya didampingi Wakil Ketua DPW PSI Sumut sekaligus Caleg Dapil Medan A dan Wakil Ketua TKD Paslon Capres-Cawapres nomor 02 Sumut Muhri Fauzi Hafiz, Ketua Panitia acara sekaligus Caleg PSI Dapil Medan 1 Bagian Benget Naibaho, Sekretaris Panitia acara sekaligus Caleg PSI Dapil Medan 5 Mira Oktavia Sembiring, dan Sekretaris PSI Sumut Delia Ulfa.

Sebelumnya, seluruh caleg menandatangani pakta integritas yang disahkan Notaris Nur Salam SH MKn dan dibacakan Muhri Fauzi Hafiz dalam kegiatan terbuka tersebut. Di antaranya tak ada caleg PSI mantan napi koruptor; mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota dari PSI Periode 2024-2029; bersama rakyat akan menggalang dukungan BPJS gratis yang berkualitas untuk semua kalangan rakyat; harus menjalankan sepenuhnya tugas-tugas kedewanan yang diemban agar APBD tidak dikorupsi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial dan pembangunan; tidak korupsi dan mendukung semua upaya yang baik gerakan anti intoleransi di tengah-tengah masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang bermartabat, harmonis dan maju; serta terbuka dan transparan atas informasi yang diketahui dalam pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota. Sehingga rakyat tidak tertipu dan tidak merasa diabaikan kepentingannya. (**)