Ketua DPRD SU “Warning” Seluruh ASN di Sumut Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Medan (SIB)

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting "warning" seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Sumut, agar tetap menjaga netralitas serta menjalankan profesionalitas pada Pemilu 2024, demi terciptanya pesta demokrasi yang jujur dan adil.

"Kita melihat masih terjadi secara masif konten-konten dukungan oknum-oknum ASN terhadap calon tertentu. Hal ini menunjukkan oknum ASN masih memberi dukungan dan memobilisasi terhadap kandidat. Padahal ASN dituntut netral," tandas Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (16/1) di DPRD Sumut.

Baskami memberi contoh, terkait beredarnya video oknum di Disdik Kota Medan yang mengarahkan jajaran ASN untuk mendukung salah satu pasangan Capres atas dasar kepentingan tertentu.

Perlu diketahui, katanya, netralitas berlaku kepada semua birokrasi yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, baik Sekretariat Daerah (Setda), dinas, badan, Sekretariat DPRD (Setwan), pihak kecamatan hingga ke tingkat kelurahan.

"Amanah undang-undang, aparat pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik, tetap meningkatkan pelayan publik serta harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa, bukan memecah belah masyarakat hanya karena politik praktis," katanya.

Baskami menjelaskan, netralitas birokrasi menjadi sorotan tajam bagi seluruh pihak, sehingga dibutuhkan profesionalisme birokrasi yang bebas dari KKN serta akuntabilitas dalam pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

Berkaitan dengan itu, Baskami juga meminta agar diberikan sanksi berat terhadap oknum birokrasi pemerintahan dan aparat TNI/Polri yang terbukti tidak bersikap netral pada tahapan Pemilu.

"Sanksi itu harus berupa hukuman yang berat sehingga dapat menjadi efek jera sekaligus menyurutkan niat mereka (aparatur pemerintahan) yang ingin melanggar aturan," jelasnya.

Baskami juga meminta komitmen Bawaslu, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi ASN, Kompolnas maupun Ombudsman, agar tetap menekankan pentingnya netralitas kepada ASN, TNI dan Polri.

"Bawaslu harus memperkuat pengawasannya, juga civil society dan media massa. Kita harus jalankan Pemilu secara demokratis, karena nilai dari sistem demokrasi kita menghasilkan Pemilu yang jujur, adil dan bebas dari intervensi," imbuhnya.(**).