DPRD SU: Pemerintah Juga Harus “Berjibaku” Habisi Mafia Perampas Tanah Rakyat

Medan (SIB)

Kalangan DPRD Sumut mengingatkan pemerintah agar jangan hanya mati-matian menuntaskan penerbitan sertipikat tanah, tapi juga harus "berjibaku" menghabisi mafia tanah yang terus merampas tanah-tanah rakyat, tanah negara maupun tanah perusahaan.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris FP Golkar DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM dan anggota FP Hanura Ebenejer Sitorus SE kepada wartawan, Kamis (28/12), melalui telepon di Medan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, bahwa pemerintah akan mati-matian menerbitkan sertipikat tanah.

"Kita mengingatkan pemerintah, bahwa mafia tanah ini merupakan musuh yang sangat menakutkan bagi rakyat, karena tidak segan-segan merampas tanah rakyat, pemerintah maupun perusahaan dengan berbagai macam modus. Asal tanah itu dianggap strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, pasti jadi incarannya," tandas Viktor Silaen.

Dalam hal pemberangusan sepak terjang mafia tanah ini, Viktor mengusulkan kepada pemerintah, jangan setengah hati menghabisinya, tapi harus dilakukan secara "berjibaku", agar aksinya merampasi tanah-tanah rakyat, negara maupun perusahaan dapat segera dihentikan.

Diakui Ebenejer Sitorus, menuntaskan penerbitan sertipikat tanah juga penting. Tapi sertipikat tanah itu juga bisa dianggap tak berlaku, karena tanah yang sudah bersertipikat juga bisa dianulir keabsahannya oleh mafia tanah, sebab sudah memiliki jaringan ke sejumlah instansi yang menangani pertanahan.

"Jaringan mafia tanah ini sudah sangat menggurita dan memiliki jaringan ke berbagai instansi, sehingga membutuhkan energi keseriusan dari pemerintah dalam menuntaskannya, agar masyarakat Indonesia bisa tenang beraktivitas di areal persawahan dan kawasan hutan," tegas Ebenejer.

Penegasan itu disampaikan Viktor dan Ebenejer menanggapi berita SIB, Kamis (28/12), terkait adanya pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah akan mati-matian menuntaskan penerbitan sertipikat tanah yang diperkirakan tersisa 6 juta bidang tanah pada 2024.

“Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia masih ada 6 jutaan (bidang tanah yang belum bersertifikat), tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan,” kata Presiden RI.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12) dan penyelesaian sertifikat 6 juta bidang tanah itu tidak selesai tahun depan, diperkirakan akan selesai pada tahun 2025.(**)