DPRD SU Minta Pj Gubernur Awasi Ketat Seleksi Penerimaan 2.386 Calon PPPK TA 2023

Medan (SIB)

Anggota Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus meminta Pj Gubernur Sumut Hassanudin untuk mengawasi secara ketat proses seleksi penerimaan 2.386 calon ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di jajaran Pemprov Sumut, jangan sampai "ditukang-tukangi" demi kepentingan kelompok tertentu.

"Pj Gubernur Sumut dalam hal ini harus benar-benar selektif dan mengawasi secara ketat proses seleksi ini, jangan sampai hasil perangkingan diubah-ubah sesuai permintaan oknum tertentu," tegas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Rabu (13/12), melalui telepon di Medan.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi E ini menanggapi pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, terkait adanya dugaan "permainan" dalam perangkingan hasil seleksi calon ASN PPPK tahun 2023 yang sedang berlangsung saat ini.

Seperti diketahui, tandas anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, formasi penerimaan PPPK ini, didominasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis, sehingga dalam pelaksanaanya harus benar-benar transparan, agar masyarakat dan para peserta merasa puas.

"Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku penyelenggara seleksi dalam hal ini harus melakukan kordinasi dengan stakeholder terkait serta harus dilakukan transparan dan terbuka kepada publik, guna menghindari prasangka negatif di masyarakat," tegas Ebenejer.

Bahkan politisi vokal ini mengingatkan semua pihak yang ikut terlibat dalam seleksi PPPK ini, untuk tidak terpengaruh dengan berbagai intervensi dari kelompok tertentu yang ingin merubah hasil perangkingan yang telah berjalan.

Transparan

Sebelumnya Kepala BKD Pemprov Sumut Safruddin menjelaskan kepada wartawan, penerimaan calon ASN PPPK tahun 2023 tetap dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Semua tenaga honorer dan non honorer memiliki kesempatan yang sama dalam rekrutmen PPPK ini.

"Transparan kita sepakat, ke depan kami akan berkordinasi dengan berbagai pihak sesuai dengan aturan atau Juknis yang berlaku, sebab dalam Juknis peran BKD daerah yang melakukan rekrutmen PPPK," tutur Safruddin kepada wartawan belum lama ini. (**)