DPRD SU: Jangan Gara-gara Angkutan Barang Dibatasi, Kebutuhan Natal dan Tahun Baru Terganggu

Medan (SIB)

Kalangan DPRD Sumut mengingatkan pemerintah, jangan gara-gara membatasi operasional angkutan barang selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), dengan dalih menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas, pasokan kebutuhan natal dan Tahun Baru menjadi terganggu.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ingan Amin Barus dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Senin (27/11) melalui telepon menanggapi adanya protes Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) yang keberatan, jika pemerintah kembali membatasi operasional angkutan barang selama periode Nataru 2024.

"Pemerintah harus hati-hati mengeluarkan kebijakan dalam membatasi operasional angkutan barang selama Nataru ini, karena efeknya bisa mengakibatkan terganggunya pasokan kebutuhan serta melonjaknya harga-harga, yang tentunya sangat meresahkan masyarakat," tegas Ingan Amin Barus.

Apalagi diketahui, tandas anggota Komisi E ini, libur Nataru sudah di depan mata, Kementerian Perhubungan sudah memprediksi akan ada 107,63 juta orang yang bakal melakukan perjalanan selama libur akhir tahun ini.

"Prediksi perjalanan itu meningkat 143,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kala itu prediksi Kemenhub ada 44,17 juta orang yang melakukan perjalanan," tandas anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini.

Berkaitan dengan itu, tambah Viktor, pemerintah harus bisa memprediksi kebutuhan pasokan bahan makanan, terutama Sembako dan kebutuhan lainnya menjelang Nataru ini, jangan sampai terjadi kelangkaan, akibat adanya batasan operasional angkutan barang.

"Pemerintah harus bisa menjamin seluruh sarana dan prasarana transportasi, baik moda darat, laut, udara dan kereta api, dalam menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat dengan selamat, aman dan lancar serta pasokan kebutuhan bahan pangan pada Nataru 2024 ini," tegasnya.

Hal itu disampaikan Ingan Amin Barus dan Viktor Silaen menanggapi berita SIB, Senin (27/11) terkait adanya protes ALI yang merasa keberatan, jika pemerintah kembali membatasi operasional angkutan barang selama Nataru, karena kebijakan pembatasan operasional angkutan barang ini dapat merugikan pelaku industri dan masyarakat secara umum.

"Membatasi operasional angkutan logistik ini akan menyebabkan kerugian negara secara ekonomi,sebab akan memicu harga barang-barang yang dibutuhkan masyarakat melonjak naik karena kurangnya pasokan," tandas Viktor.(**).