Pacu KUMKM Naik Kelas, Pemprov Sumut Gratiskan 1.000 NIB dan Sertifikat Halal

Medan (SIB)

Pemprov Sumut memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Sumut memberikan 1.000 NIB dan Sertifikasi Halal, tanpa dipungut bayaran alias gratis.

Langkah itu diambil Pemprov Sumut untuk memacu KUMKM di Sumut agar naik kelas. Sehingga legalitas KUMKM Sumut terjamin dan membuka peluang lebih besar untuk berkembang.

“Pemprov Sumut sangat memahami KUMKM kita butuh dukungan dan pengakuan agar lebih maju lagi, berkelas dan tentunya legal, untuk itu program ini sangat berarti untuk pelaku usaha KUMKM,” kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin usai membuka Talk Show dan Penerbitan 1.000 NIB di Aula Raja Inal Siregar, 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (7/11).

Berdasarkan keterangan Hassanudin, permasalahan yang banyak dihadapi KUMKM saat ini adalah permodalan dan pasar. Oleh karena itu KUMKM diharapkan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumut.

Sampai saat ini baru 9,36 persen KUR Bank Sumut dimanfaatkan pelaku usaha, alasan utamanya karena persyaratan dari bank. Padahal Bank Sumut telah memberikan bunga rendah (3 persen per tahun) untuk KUR agar tidak memberatkan pelaku usaha. Kecil sekali yang memanfaatkan KUR tahun depan kita akan dirikan PT Jamkrida untuk memberikan jaminan sehingga lembaga keuangan tidak ragu memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kita,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Dr Naslindo Sirait SE MM berharap program itu juga diikuti pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu jumlah pelaku usaha KUMKM yang memiliki legalitas serta sertifikasi halal semakin banyak.“Makanya kita undang OPD yang terkait Pemkab/Pemko se-Sumut, kalau Pemkab/Pemko melakukan hal yang sama maka akan menjadi 33.000 KUMKM yang memiliki NIB dan sertifikasi halal,” katanya.

Hadir pada Talk Show dan Penerbitan 1.000 NIB Direktur Bank Sumut Babay Parid Wazdi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab/Pemko se-Sumut, serta OPD terkait lainnya. Hadir juga organisasi-organisasi pengusaha dan UKM. (**)