Ebenejer Sitorus Desak Kemensos dan Dinsos Sempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Sumut

Medan (harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Ebenejer Sitorus mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial (Dinsos) Sumut dan kabupaten/kota untuk segera menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Sumut, karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak menerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah.

"Dari hasil temuan reses kita di Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai, hampir 50 persen masyarakat desa yang ekonominya kurang mampu, sama sekali tidak pernah mendapatkan bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Kesehatan gratis dan lainnya," kata Ebenejer kepada wartawan, Selasa (24/10/2023), melalui telepon dari Asahan.

Bahkan yang paling disesalkan masyarakat, tambahnya, justeru yang mendapatkan bansos adalah masyarakat yang ekonominya tergolong mampu, sehingga perlu disempurnakan kembali DTKS yang sudah terdata sejak beberapa tahun lalu.

"Bisa saja dalam pendataan awal beberapa tahun lalu, masyarakat penerima bansos tersebut, digolongkan dalam ekonomi lemah. Tapi beberapa tahun kemudian, ekonominya sudah mapan. Di sinilah perlunya penyempurnaan kembali DTKS ini melalui updating data lapangan, agar Bansos yang disalurkan pemerintah tepat sasaran," kata Ebenejer.

Dari pengaduan masyarakat Kabupaten Asahan, Batubara dan Tanjungbalai kepada anggota Komisi C ini, justru yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah yang seharusnya jatah orang miskin tersebut, yakni masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah.

"Sangat miris kita mendengarnya, jatah orang miskin justru jatuh ke tangan masyarakat mampu. Ini perlu ditinjau kembali oleh pemerintah, mulai dari tingkat yang paling bawah, seperti kepling, lurah yang paling mengetahui kondisi ekonomi masyarakatnya hingga tingkat kecamatan," tegas Ebenejer.

Berkaitan dengan itu, Ebenejer sangat menekankan kepada Kemensos RI, Dinsos Sumut dan kabupaten/kota, agar secepatnya dilakukan pendataan ulang atau penyempurnaan DTKS, mengingat masih banyaknya masyarakat kurang mampu tidak terdaftar dalam penerima PKH, KIP, KIS dan BPJS Kesehatan gratis, karena bantuan tersebut sangat mereka butuhkan.

Ebenejer mencontohkan, KIP yang selama ini dianggap masyarakat bisa menyelamatkan putra/putri mereka dari ancaman putus sekolah, ternyata banyak masyarakat tidak lagi mendapatkannya, sehingga putra/putri mereka terancam tidak sekolah.

"Untuk menyukseskan program pemerintah agar putra/putri Indonesia tidak ada yang tidak sekolah, sudah selayaknya pemerintah mendata ulang dengan baik dan benar masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, agar KIP bisa bermanfaat dan tepat sasaran," tegas Ebenejer. (**)