Pj Wali Kota Tebingtinggi : Pahami Potensi Bencana Alam

Tebingtinggi (SIB)

Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani Msi minta seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan memahami kondisi lingkungan yang berpotensi terjadinya bencana alam, sehingga pemasangan Early Warning System (EWS) dapat tepat sasaran.

“Pemasangan sistem peringatan dini (EWS) terhadap bencana nantinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat,” kata Syarmadani pada kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) I Kajian dan Penataan Resiko Bencana Kawasan Permukiman Berbasis dan Terintegrasi dengan (EWS) Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebingtinggi Rabu (11/10) di Gedung Hj Sawiyah, Jalan Sutomo.

Kaitan dengan EWS, menurut Pj Wali Kota dapat dipasang di tempat-tempat umum, semisal di masjid, gereja, maupun di instansi pemerintah seperti Damkar dan PDAM khususnya di titik-titik yang diperkirakan akan sangat tinggi bencananya, baik banjir maupun yang lain seperti gempa.

Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Kota Tora Daeng Masaro ST MSi melaporkan, Kota Tebingtinggi termasuk daerah rawan bencana menurut hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI tahun 2022.

Menurut Kalahar BPBD Kota, hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain bencana yang bersifat parsial sektoral dan kurang terpadunya kelembagaan penanganan bencana yang ada belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.

“Sehingga ke depan, perlu ditingkatkan melalui pengkajian dan pemilihan alat teknologi tinggi berbasis gizi yang terintegrasi agar informasi peringatan dini resiko bencana mudah diperoleh dan dapat disebarluaskan kepada semua warga yang berpotensi mengalami bencana dan kepada para pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat mengurangi resiko kerugian akibat bencana banjir di masyarakat luas,” ungkap Kalahar BPBD Kota.

Adapun tujuan dari kegiatan, untuk mendapatkan masukan, tanggapan, saran dan koreksi terhadap hasil inventarisasi permasalahan kebencanaan kawasan permukiman dan rencana pengurangan resiko bencana kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya (**)