Ketua DPRD Sumut Desak Tim Gabungan Pemprovsu Tertibkan Tambang Ilegal di Sumut

Medan (harianSIB.com)

Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak "Tim Gabungan Pemprov Sumut" segera menertibkan seluruh operasional tambang galian C ilegal di Sumut, karena selain menghancurkan alam, juga memperkaya oknum-oknum tertentu, tanpa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita mengetahui, Pemprov Sumut telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Polda Sumut, TNI, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan lainnya, " ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (9/10/2023) di DPRD Sumut.

Tim gabungan ini tugasnya, tambah Baskami, untuk menyisir dan menertibkan seluruh tambang galian C ilegal yang beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Sumut, karena operasionalnya telah meresahkan masyarakat, selain merusak kekayaan alam, juga merusak jalan yang dilintasi truk pengangkut bahan galian.

"Selain merusak kekayaan alam, jalan dan jembatan, galian C ilegal ini juga berpotensi menimbulkan longsor dan kerusakan alam, sebab kegiatannya tanpa melewati kajian analisis dampak lingkungan (Amdal). Kita berharap kepada Tim Gabungan Pemprov Sumut segera bertindak," tandasnya.

Berkaitan dengan itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada Pj Gubernur Sumut Hassanudin segera menginstruksikan Tim Gabungan agar melakukan gerak cepat menindak seluruh tambang galian C ilegal, dengan menyita alat berat serta menyegel lokasi tambangnya.

Dalam kesempatan itu, Baskami juga menilai, pengusaha tambang galian C ilegal ini juga memiliki andil besar merusak jalan, karena truk-truk kelebihan muatan (overload) yang mengangkut hasil tambangnya melintasi jalan yang ada tanpa ada pengawasan.

"Walaupun pemerintah mengucurkan angggaran begitu besar untuk perbaikan jalan dan jembatan, tapi kalau dilintasi truk kelebihan tonase secara terus-menerus, akan hancur-lebur," tandas Baskami.

Anggota dewan Dapil Medan ini juga mendorong Pemprov Sumut untuk melakukan koordinasi ke pemerintah pusat terkait, pengelolaan jembatan timbang, karena banyaknya kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), guna menjaga ketahanan jalan di daerah ini.(**).