Mengerti Jasa Konstruksi, Tidak Sekedar Punya CV Tapi Juga Portofolio

Medan (SIB)

Ketua Umum DPD Gapeksindo Sumut Erikson Lumbantobing berharap, Gubernur Sumut terpilih mendatang hendaknya sosok yang membangun dengan kualitas. Pengadaan barang dan jasa (PBG) hendaknya dikelola ahlinya yang sekarang ini banyak bernaung di asosiasi jasa konstruksi agar proyek pembangunan tidak cepat hancur lebur karena tidak dikerjakan berdasarkan “The Right Man and The Right Place.

Asosiasi jasa konstruksi sama seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tempat bernaungnya para dokter. Untuk penanganan pasien tidak mungkin diserahkan kepada insinyur teknik, sarjana ekonomi atau sarjana hukum. Tentu oleh dokter yang dididik menangani berbagai jenis penyakit selama di perkuliahan. Kalau bukan dokter yang menangani, pasti pasien meninggal dunia.

“Sama seperti asosiasi jasa konstruksi yang sudah ditempah mengerjakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa secara berkualitas serta dibekali undang-undang jasa konstruksi, tapi tidak pernah dipakai Gubernur Sumut selama ini. Maka tidak heran banyak pekerjaan proyek yang sudah rusak baru dibangun karena pekerjaan diserahkan kepada tim sukses sebagai balas budi, padahal tidak paham jasa konstruksi,” kata Erikson Tobing, Minggu (24/9).

Menurut Erikson, “barang busuk” laris manis di Sumut dan dikejar-kejar para pemborong yang ingin tetap mendapat proyek. Barang busuk, kata Erikson, adalah pola-pola lama untuk mendapatkan proyek yakni dengan cara menyogok. Pola seperti itu menurut dia permainan kotor yang sangat menjijikkan. Ketika ada rekanan yang ikut penawaran, sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan tapi kalah karena tidak menyetor uang.

“Pola-pola seperti ini masih kental, tidak hanya di Pemprov Sumut, tapi hampir di seluruh kabupaten-kota. Di Langkat anggota kami dihadang preman ketika memenuhi undangan klarifikasi agar terlambat. Di Deliserdang, Kadisnya minta uang setoran agar rekan kami menang tender. Ketika bicara jujur tanpa setoran, orang-orang malah menertawakan kami, hari gini mana ada tender tanpa sogok,” ungkapnya.

Kondisi seperti itulah, kata Erik, yang terjadi, maka tidak heran pembangunan di Sumut sudah kalah jauh dibanding provinsi lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan lainnya. Bahkan ada yang menjadi kepala daerah berangkat dari asosiasi jasa konstruksi, tapi ketika sudah duduk, malah ikut langgam permainan “barang busuk”. Para asosiasi yang jujur malah ditinggalkan.

Dikatakannya, harus diciptakan di asosiasi jasa konstruksi adalah orang-orang baik dan bermoral dengan membina para kontraktor muda. Karena tokoh-tokoh kontraktor sekarang ini sudah berkurang, tinggal para generasi muda yang dibina menjadi kontraktor handal, jujur dan bermoral.

Dia melihat di beberapa daerah, bupati maupun wali kotanya dipimpin orang-orang muda. Tapi di dalam kepemimpinan mereka belum ada menunjukkan hal-hal baru dalam kepemimpinannya, seperti mengangkat kaum milenial ikut membangun daerah. "Tidak ada diferensial nya (pembeda), sama aja daerah tersebut ketika dipimpin yang tua-tua," ungkapnya.

Gubernur baru harus bekerjasama dan melebur dengan masyarakat, jangan seperti hidup di menara gading sebagai gubernurnya Mendagri, bukan gubernur masyarakat. Harus seperti Jokowi yang menjadi wali kota, gubernur sampai jadi presiden masyarakat. Gubernur Sumut mendatang juga diharapkan jangan "berkelahi" dengan wakilnya, karena mereka adalah satu paket.

"Gubernur Sumut mendatang jangan jadi gubernurnya Mendagri, gubernurnya parpol atau kelompok tim sukses. Jadilah gubernurnya masyarakat Sumut. Jangan seperti slogan gubernur Sumut Bermartabat, tapi faktanya tidak ada. Jadilah gubernur teladan, kerjakan apa yang jadi visi misi, jangan "NATO" (No Action Talk Only), malu kita dilihat anak-anak muda sekarang," tuturnya.

Gubernur mendatang juga harus memiliki portofolio (karya) yang pernah dilakukan. Jangan hanya mengandalkan curicukum vitae (CV) pernah menjabat berbagai jabatan. "Tapi portofolio nya tidak ada, tidak ada yang dibanggakan pasca proyek Rp 2,7 triliun oleh Gubernur Sumut varu-baru ini. Masyarakat harus kritis, kita lihat bagaimana Sumut kita selama ini. Kita pilihlah pemimpin yang bisa membangun, bukan cuma bisa marah-marah," tegasnya. (A5/r)