Sejumlah mahasiswa mengaku dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (Garansi) berunjuk rasa, di depan Mapolda Sumut, Selasa (19/9/2023). Mereka menduga ada konspirasi rencana pemilihan ketua senat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
"Sesuai hasil investigasi tim kami di lapangan disertai informasi dari sumber yang terpercaya, diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum di lingkungan UINSU Medan," kata koordinator aksi, H Limbong.
Mereka menduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat UINSU yakni melakukan jual beli jabatan demi mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.
"Dugaan jual beli jabatan di UINSU bukan rahasia umum lagi. Perlu keseriusan aparat hukum mengusut hal ini, mengingat sudah banyak laporan yang disampaikan ke Polda Sumut maupun ke Kejati Sumut," jelasnya.
Mereka juga menduga kuat adanya abuse of power dalam upaya menggolkan seseorang menjadi ketua senat di UINSU. Indikasi adanya konspirasi antara jajaran rektorat dengan oknum calon ketua senat berinisial PH yang santer di lingkungan kampus.
"Kita berharap harkat dan martabat jajaran Rektorat UINSU tidak tergadai dalam konspirasi jahat, kebusukan sistemik dan persekongkolan terencana yang dapat merusak citra akademika UINSU," teriaknya.
Informasi yang mereka dapat, Rektor UINSU Medan kabarnya akan memilih calon ketua senat inisial PH yang diduga sedang tersangkut masalah hukum kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen jual beli tanah garapan di wilayah Kecamatan Percut Seituan.
Sementara itu, koordinator investigasi lapangan dari DPP Garansi, Zulfahri menyebutkan, adanya indikasi jual beli jabatan di UINSU sudah seperti bisul, menyembul tinggi namun menyimpan lahar nanah yang busuk.
"Informasi yang kami peroleh, banyaknya permainan kotor dalam menentukan posisi jabatan di kampus UINSU Medan dan diduga tidak terlepas dari pungli atau pungutan liar," ucapnya.
Menurutnya, itu sangat bertentangan dengan cita-cita perguruan tinggi yang seharusnya memberikan contoh yang baik di lingkungannya.
"Kami yang tergabung dalam DPP Garansi dengan ini meminta dan mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa pejabat UINSU, karena diduga kuat adanya praktik jual beli jabatan demi untuk mendapatkan keuntungan," ujarnya.
Mereka juga meminta dan mendesak Polda Sumut untuk memanggil dan memeriksa PH oknum pejabat UINSU, yang diduga sedang tersangkut masalah hukum kasus dugaan pemalsuan tanda tangan/dokumen jual beli tanah garapan di wilayah Kecamatan Percut Seituan.
"Tangkap dan penjarakan para oknum pejabat UINSU Medan yang telah melakukan jual bel jabatan demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok," serunya.
Selain itu, mereka juga meminta agar segera dilakukan audit anggaran UINSU Medan. Karena diduga kuat adanya korupsi yang sistemik dan terencana demi untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda.
"Kami menyesalkan adanya dugaan jual beli jabatan di Kampus UINSU Medan, karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan pendidik yang baik di perguruan linggi, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan cita-cita," katanya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, yang dimintai konfirmasi menyebut, aspirasi mahasiswa itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pihak SPKT Polda Sumut sudah mendata dan mencatat kehadiran dari rekan-rekan kelompok masyarakat itu. Selajutnya, SPKT akan meminta sejumlah data yang mereka miliki untuk dibuat laporannya. Jika sudah ada laporan itu, pasti akan ditindaklanjuti untuk proses lebih lanjut," kata Hadi. (*)
