Ekonom dan Aktivis Sayangkan Belanja Perjalanan Dinas Pemkab Langkat Tembus Rp 88,6 M

Langkat (SIB)

Belanja Perjalanan Dinas di APBD Pemkab Langkat TA 2022 tembus Rp 88,6 miliar. Angka itu naik dari belanja perjalanan dinas di APBD TA 2021 yang hanya Rp 74.3 miliar.

Tingginya biaya perjalanan dinas Pemkab Langkat TA 2022 dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Apalagi Presiden Jokowi telah berulangkali mengingatkan kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak menghambur-hamburkan keuangan daerah dengan belanja perjalanan dinas dan biaya rapat-rapat.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Lembaga Informasi Harapan Masyarakat Drs Monang S kepada wartawan di Medan, Kamis (10/8).

Menurut Monang, dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Internal di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru-baru ini, Presiden Jokowi menyayangkan tidak produktifnya penggunaan anggaran negara, karena lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas dibandingkan belanja kegiatan atau program.

“Sungguh sangat disayangkan, Kabupaten Langkat terkesan tidak peduli pada anjuran Presiden Jokowi Republik Indonesia, bahkan justru anggaran perjalanan dinas TA 2022 lebih besar dari TA 2021," imbuhnya.

Monang kemudian menjelaskan dengan rinci, anggaran perjalanan dinas Pemkab Langkat TA 2022 itu terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa Rp 26.189.523.057 atau Rp 26.18 miliar dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 31.534.087.000, atau Rp 31.53 miliar, serta belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp 30.836.692.750 atau Rp 30.83 miliar.

Terpisah, Ekonom USU Prof Ramli kepada wartawan di Medan, Rabu (9/8), juga mendukung adanya anjuran Presiden Joko Widodo agar Pemprov, Pemkab dan Pemko mengurangi anggaran perjalanan dinasnya tapi lebih mengutamakan program kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini banyak Pemda menganggarkan belanja perjalanan dinas yang tidak memenuhi azas KISS, yakni Koordinasi, Implementasi, Sinkronisasi dan Sinergitas. Jadi anggaran perjalanan dinas itu menjadi tidak produktif dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Tidak ada implementasinya di masyarakat, karena tidak terkoordinasi dengan perencanaan yang ada," katanya.

Terkait anggaran belanja perjalanan dinas Pemkab Langkat itu, Prof Ramli meminta agar pemimpin di Langkat lebih mengutamakan program dan kegiatan untuk memajukan perekonomian rakyat. "Sebaiknya lebih mengutamakan pendidikan dan memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat Langkat," katanya menganjurkan. (A13/a)