Medan (SIB)
Jumlah penduduk miskin di Sumut terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada September 2020 jumlah penduduk miskin di Sumut tercatat 1,3 juta jiwa, turun menjadi 1,27 juta jiwa pada September 2021, turun lagi menjadi 1,26 juta jiwa September 2022, dan terus menurun menjadi 1,24 juta jiwa pada Maret 2023.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat, tingkat kemiskinan mengalami penurunan 0,18 poin yaitu dari 8,33 persen pada September 2022 menjadi 8,15 persen pada Maret 2023. Setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023 atau berkurang 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui Kadis Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus mengatakan, penurunan angka kemiskinan itu sebagai tanda bahwa perekonomian di Sumut membaik.
"Sesuai dengan program Pemrov di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada tahun 2023, Pemprov Sumut fokus menangani kemiskinan ekstrim melalui berbagai program yang ada di setiap OPD, seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia, masyarakat pesisir dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, serta terus menggalakkan iklim investasi yang kondusif yang bisa membuka lapangan kerja baru dan terus mengendalikan inflasi agar tetap terjaga,” kata Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus kepada wartawan, Selasa (18/7).
Selain itu kata Ilyas, Pemprov juga melakukan intervensi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan-bantuan, melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM.
Terpisah, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait menyampaikan, penurunan angka kemiskinan itu juga dipengaruhi ekonomi Sumut yang masih ‘kuat’ dalam menghadapi resesi 2023 yang ditandai dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut pada triwulan I-2023 mengalami peningkatan, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Naslindo mengatakan, realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2023 sebesar 19,29 persen dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I-2022 sebesar 18,51 persen yang berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2023 juga mengalami peningkatan, didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi, belanja modal.dan belanja tak terduga. Peningkatan itu seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera dan optimalisasi APBD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” terangnya.
Disampaikan juga, berdasar data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumut tahun 2023 tercatat meningkat signifikan, yakni naik 28,81 persen (yoy), dengan realisasinya pada triwulan I-2023 sebesar 15,71 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022 sebesar 14,22 persen. Peningkatan itu didorong oleh belanja barang dan modal seiring dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta infrastruktur dasar pendukung lainnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, katanya faktor lainnya yang membuat garis kemiskinan menurun adalah meningkatkan pendapatan per kapita yang tercatat Rp602.999/kapita/bulan pada Maret 2023 dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp458.706 atau 76,07 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 144.293 atau sekitar 23,93 persen.
“Juga peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi. Serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut. Penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Sumut," katanya. (A8/c)
