Anggota Komisi A DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas penemuan penimbunan ratusan ton pupuk bersubsidi di Gudang PT Pupuk Indonesia di Jalan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), demi tegaknya supremasi hukum dan terpenuhinya kebutuhan pupuk petani.
"Aparat penegak hukum kita minta secepatnya mengusut tuntas aksi penimbunan ratusan ton pupuk bersubsidi ini sekaligus membongkar apa motif dilakukannya penimbunan di saat petani membutuhkan pupuk bersubsidi," tandas Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Selasa (30/5/2023) ketika dihubungi melalui telepon di Medan.
Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini mengaku sangat kesal atas tindakan oknum pelaku penimbunan ratusan ton pupuk bersubsidi tersebut, karena terkesan tidak peduli dengan nasib para petani Sumut.
"Hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut saat ini mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi jenis Ponska/NPK. Tapi nyatanya, ditemukan ratusan ton menumpuk di gudang alias tidak disalurkan kepada petani. Ini benar-benar sangat menyedihkan bagi petani, sehingga perlu ditelusuri kemana pupuk jatah petani itu mau disalurkan," tandas Salmon.
Berkaitan dengan itu, politisi PDI Perjuangan ini sangat berharap kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap apa motif penimbun pupuk bersubsidi tetsebut.
Perlu diketahui, ujar mantan anggota DPRD Karo ini, akibat terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi selama ini, para petani banyak yang mengalami kerugian, karena tidak mampu membeli pupuk dengan harga yang tinggi, sehingga membiarkan tanamannya tanpa disertai pemupukan.[br]
Penegasan itu disampaikan Salmon Sagala menanggapi berita SIB, Selasa (30/5/2023) terkait hasil Sidak Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dan tim, yang menemukan ratusan ton pupuk bersubsidi jenis Ponska/NPK menumpuk di gudang milik PT Pupuk Indonesia (Persero) di Serdang Bedagai.
“Ini belum termasuk sekitar 20 ton lagi yang belum dibongkar dari sebuah truk yang terparkir di depan gudang,” tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan, Senin (29/5/2023) di Medan.
Ketika tiba di lokasi gudang, Tim Ombudsman RI diterima pimpinan PT Pupuk Indonesia . Namun dia menolak memberi penjelasan tentang ratusan ton pupuk bersubsidi tersebut.
Abyadi Siregar didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Mory Yana Gultom dan asisten Wulandari Ayu mengaku curiga ada yang tidak beres dalam pengelolaan pupuk bersubsidi yang dilakukan PT Pupuk Indonesia.
Berkaitan dengan itu, Abyadi berharap kepada aparat penegak hukum seperti Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk turun memproses adanya dugaan permainan pupuk bersubsidi di wilayah Sergai dan daerah lainnya, yang kerap terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.(A4).
