Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Yaya Tarigan melantik Boydo HK Panjaitan menjadi Ketua Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) masa bakti 2022-2027, Sabtu (11/3/2023), di Hotel Emeral Garden, Jalan Putri Hijau, Medan.
Selain HIPWI FKPPI Sumut, juga dilantik Pengurus Daerah II Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (PD II KB FKPPI) Sumut, Pengurus Daerah Generasi Muda FKPPI Sumut, dan Pengurus Daerah Wanita FKPPI Sumut.
Pelantikan ditandai dengan mengucapkan ikrar dan penyerahan bendera pataka oleh Ketua HIPWI FKPPI Sumut kepada Boydo HK Panjaitan, didampingi Sekretaris Binsar Simatupang dan pengurus lainnya.
Boydo Panjaitan kepada wartawan mengatakan, program pertama yang akan dilaksanakan organisasi adalah membentuk cabang-cabang HIPWI PD II FKPPI Sumut di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
Menurut mantan anggota DPRD Medan ini, Sumut memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan sehingga dapat menarik income dan mampu membuka peluang usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat terkhusus anggota HIPWI PD II FKPPI Sumut nantinya.
”Kepercayaan yang diberikan ini akan saya manfaatkan untuk bagaimana para pengusaha dan wirausaha yang tergabung di HIPWI PD II FKPPI se-Sumatera Utara dapat hidup dan berkembang, ini tujuan utama kami. Program Presiden Joko Widodo dalam menghidupkan pelaku UMKM menjadi tolak ukur peningkatan ekonomi. Terlebih pasca usai Pandemi Covid-19, terlihat perlahan geliat ekonomi dan pelaku usaha mulai membaik," jelasnya.[br]
Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumut ini berharap, keberadaan HIPWI PD II FKPPI Sumut dapat memberikan peluang bagi para pengusaha dan para wirausahawan di Sumut sehingga dapat berkontribusi membantu pemerintah memberikan masukan dan turut terlibat dalam memajukan UMKM.
Seketaris HIPWI Binsar Simatupang mengatakan, setelah dilantik akan langsung action melakukan gebyar penerbitan 1000 izin usaha dan nomor induk usaha UMKM gratis. Selain itu akan dilakukan pelatihan-pelatihan, seminar- seminar yang bermaterikan bagaimana memproduksi makanan higienis, kompetetif, kerajinan yang tampil beda.
UMKM yang akan dikeluarkan izinnya tersebut, kata Binsar, seperti usaha membuat makanan, minuman, jualan di pasar tradisonal, katering, tenun, tukang pangkas, usaha daur ulang, seni budaya dan banyak lagi usaha lainnya. HIPWI FKPPI melakukan ini sebagai bentuk upaya slah satu strategi merebut pasar.
“Tentu kita rebut dulu izin-izin usaha, itu kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, bahwa 40 persen hasil usaha UMKM harus digunakan instansi pemerintahan. Untuk itu kita harus punya izin usaha dulu, pengurusan izin UMKM kita proses secara digitalisasi,” terang Binsar.
Setelah target 1000 perizinan UMKM terbit, barulah dilakukan pelatihan pemasaran juga lewat seminar. Kemudian aspek ketiga adalah permodalan, kerja sama dilakukan lewat berbagai perbankan seperti BRI, Bank Sumut, BNI dan perbankan lainnya.
“Mereka (perbankan) siap mengucurkan UMKM lewat KUR membantu permodalan pelaku UMKM yang sudah kita keluarkan izin usahanya tadi,” ucapnya. (A5)
