DPRD Sumut minta Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumut untuk terus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) secara marathon ke seluruh distributor minyak goreng khususnya merek Minya Kita, untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan kebutuhan masyarakat tersebut.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution, Ketua dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Syamsul Qamar dan Dhody Thahir kepada wartawan, Kamis (16/2/2023) di DPRD Sumut merespons temuan Tim Satgas Pangan Sumut yang menemukan 75 ton minyak goreng "Minyak Kita" diduga tidak diedarkan atau ditimbun di sebuah gudang milik distributor
"Lakukan Sidak secara berkesinambungan, guna mencegah penimbunan dan jika ditemukan adanya penyimpangan, sebaiknya segera diproses hukum, sebagai efek jera terhadap pelakunya. Disini kita berharap kepada Polda Sumut maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut melakukan investigasi ke lapangan," tandas Irham Buana.
Perlu diketahui, tambah Irham dan Dhody, "Minya Kita" yang ditemukan Tim Satgas Pangan Sumut tersebut merupakan produksi Kementerian Perdagangan untuk minyak goreng subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat. Bukan ditimbun dengan berbagai macam tujuan.
Syamsul Qamar bahkan menduga, pelaku penimbunan minyak goreng subsidi tersebut bukan hanya satu distributor saja, tapi kemungkinan besar sudah memiliki jaringan kuat, dengan melibatkan beberapa distributor.
"Menurut perkiraan kami, penimbunan itu bukan kerja perorangan atau individual, tapi diduga melibatkan sindikasi besar, yang tujuannya untuk menggoyahkan perekonomian Sumut, sehingga bisa membuat inflasi meningkat," katanya.[br]
Selain itu, tambah Irham yang juga anggota dewan Dapil Medan ini, tujuan menimbun minyak goreng ini, untuk menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat, sebab dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng, emosi masyarakat mudah tersulut.
Berkaitan dengan itu, tambah Syamsul dan Dhody, pihaknya mengingatkan Tim Satgas Pangan untuk bekerja-sama dengan aparat kepolisian memberikan tindakan tegas dan keras, terhadap pelaku ataupun distributor yang mencoba bermain dengan keberadaan Minya Kita ini.
"Kita tidak ingin seperti kasus penimbunan minyak goreng yang terjadi selama ini, awalnya menggebu-gebu melakukan Sidak, tapi setelah terkuak, akhirnya hilang, tanpa ada proses hukum," tandas Dhody sembari berharap agar masalah pangan di Sumut harus diprioritaskan penanganannya, agar pelakunya jera.
Diakhir keterangannya, ketiga politisi ini mendesak Pemprov Sumut melalui Satgas Pangan lebih aktif lagi melakukan Sidak ke lokasi penimbunan atau distributor, agar tidak ada lagi penimbunan kebutuhan pokok lainnya yang sangat menyengsarakan masyarakat.(A4).
