Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut menegaskan, jika ingin mewujudkan Sumut bermartabat, semua bidang maupun komponen di daerah-daerah harus benar-benar bersih dari perilaku korup.
Hal itu dikatakan Bendahara F-PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra, Ketua F-PKS Dr H Hariyanto, Sekretaris Ahmad Hadian dan anggota fraksi H Jumadi, H Akhiruddin, Abdul Rahim Siregar, H Hanafi, Dedi Iskandar, kepada wartawan, Rabu (12/10/2022) usai acara silaturahim yang digelar di ruang F-PKS.
Disebutkan Hendro, dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang sangat rawan perilaku korupsi.
Hal ini berkaitan dengan besarnya anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau APBD dari pemerintah untuk membenahi pendidikan di Indonesia.
"Seiring dengan besarnya anggaran itu, potensi korupsi juga sangat dimungkinkan terjadi," katanya.
Anggota dewan dapil (daerah pemilihan) Sumut XII meliputi Binjai dan Langkat ini mencontohkan, dunia pendidikan di Binjai dan Langkat hingga saat ini disinyalir masih ada perilaku korup, karena pihaknya kerap menerima keluhan terkait penempatan pejabat seperti kepala sekolah.
"Di masa kepemimpinan Plt Bupati Langkat saat ini, perilaku korup harus bisa dibersihkan. Mau sampai kapan dunia pendidikan kita diracuni perilaku merusak. Kalau pun yang lalu itu terjadi, saat ini residunya harus dibersihkan," harapnya.
Untuk menjadikan Sumut bermartabat, tambah Hendro, kita harus bisa secara bersamaan mencegah terjadinya perilaku korup.
Khusus dunia pendidikan, akan hadirkan Kepala SD sederajat, SMP sederajat, SMA dan SMK sederajat yang bersih dan mau melayani anak didik dengan baik.
Ditegaskannya lagi, masalah perilaku korup di dunia pendidikan tidak hanya untuk Binjai dan Langkat, tapi juga semua daerah kabupaten/kota di Sumut, karena persoalan yang sama diyakini juga terjadi. (A4)
