Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur meminta pemerintah pusat untuk segera mencabut larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil), karena sangat menyengsarakan petani sawit yang mengakibatkan harga tandan buah segar (TBS) sawit anjlok.
"Keputusan melarang ekspor CPO ini, hanya menimbulkan masalah dan yang paling tragisnya diterapkan pas sebelum lebaran, sehingga menimbulkan duka yang mendalam bagi petani sawit," tandas Sugianto Makmur kepada wartawan, termasuk Jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Minggu (1/5/2022)
Sugianto dalam kesempatan itu juga menyesalkan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang tidak sanggup memberikan masukan yang tepat bagi Presiden Jokowi, sehingga kenaikan harga CPO tidak membawa berkah bagi masyarakat dan negara. Tapi malah merugikan negara dan petani, akibat menghentikan ekspor CPO.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan, bila Indonesia tidak mengambil keuntungan atas tingginya harga komoditi produk Indonesia, sudah dipastikan neraca perdagangan akan defisit. Apalagi saat ini, semua komoditi sedang naik harganya, seperti kedelai, gandum dan sebagainya.
"Dengan harga komoditi yang tinggi, diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di daerah penghasil komoditi tersebut, tanpa program stimulus dari APBN maupun APBD yang tentunya sangat menguntungkan rakyat dan pemerintah," katanya.
Berkaitan dengan itu, Sugianto berharap, agar para pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat Jakarta, mau merendahkan hati untuk mendengar keluhan dan tangisan rakyatnya yang mengalami keterpurukan akibat kebijakan pemerintah yang kurang memihak rakyat.
"Satu hal yang perlu kita ketahui, minyak goreng itu terkait langsung dengan CPO sebagai bahan bakunya. Tidak perlu kita hancurkan harga CPO dalam negeri supaya minyak goreng jadi murah. Itu bukan langkah yang tepat. Akibatnya, harga TBS terjun bebas dan hasil sawit rakyat ditolak di pabrik-pabrik yang tidak memiliki kebun sendiri," tandasnya.
Sugianto bahkan mengusulkan, hentikan program B30 untuk solar subsidi, demi penghematan uang negara, karena menghadapi gejolak ekonomi, pemerintah butuh uang sangat banyak. Cabut larangan ekspor CPO maupun subsidi minyak goreng curah dan awasi pendistribusiannya, guna mengatasi masalah secara keseluruhan.
"Yang perlu disaingi negara lain dan pengusaha dari negara lain, bukan mematikan pengusaha lokal Indonesia. Satukan semua komponen bangsa yang sehat dan kuat, agar kita bisa mencapai Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera," katanya.(*).
