Medan (SIB)
Sekretaris Dinas PU Medan Habibi Zulfan setuju atas usulan anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor untuk membangun kantor PU Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Wilayah I. Menurut dia, ada 5 kantor UPT PU Medan, hanya 1 kantor UPT milik Pemko, sedangkan 4 lagi masih mengontrak.
Menurut dia, keberadaan kantor untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat perlu mempersiapkan peralatan alat berat PU dan personel di kantor UPT. Karena selama ini peralatan masih ditempatkan di kantor Dinas PU Pinang Baris, Medan. “Mengenai persetujuan pembangunan kantor UPT PU, saya tanyakan dulu kepada kepala dinas,†kata Habibi Zulfan kepada wartawan, Minggu (31/1).
Sebelumnya, anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor mengusulkan agar dibangun kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas PU Medan. Karena selama ini masyarakat tidak tahu di mana kantor PU UPT Wilayah Medan I (Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah). Ternyata, kantor UPT berada di kawasan Medan Sunggal bahkan statusnya menyewa.
Antonius mengungkapkan bahwa wilayah I adalah kawasan rawan banjir, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. Pada kejadian banjir di bulan Nopember tahun 2020 lalu, Helvetia termasuk yang paling parah. Sering kali masyarakat mengadu ke Sopo Restorasi Nasdem meminta bantuan penanganan banjir. Sementara kantor UPT tidak berada di wilayah mereka dan alat-alat berat ditempatkan di kantor Dinas PU Pinang Baris.
“Jika UPT Wilayah I punya kantor sendiri dan alat beratnya ada di tempat, maka setiap saat dibutuhkan bisa langsung dikerahkan. Terutama ketika musim hujan, parit tumpat, bisa segera pihak UPT melakukan normalisasi. Tapi jika UPT sulit dihubungi dan alat beratnya tidak bisa dikerahkan maka warga akan semakin sengsaraâ€, kata Antonius.
Dikatakan Tumanggor, ketika rapat dengar pendapat (RDP) pekan lalu bersama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) mengungkapkan persoalan ini kepada Kepala Dinas Benny Iskandar. Waktu itu Benny Iskandar mengatakan, pihaknya siap mengajukan anggarannya jika ada usulan dari Dinas PU.
Wakil Ketua Fraksi Nasdem yang duduk di Komisi IV itu yakin Wali Kota Medan Bobby Nasution mau menganggarkan pembangunan UPT I ini di P-APBD nanti. “Ini harus dibangun, seluruh kantor UPT harus ada untuk pelayanan masyarakat di sektor pembangunan infrastruktur dan drainase,†paparnya. (M10/c)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
