Medan (SIB)- Pembenahan jaringan jalan di Kabupaten Karo sebagai jalur alternatif dari Medan menuju Kabupaten Karo harus diprioritaskan Pemprovsu, Pemkab setempat dan juga pemerintah pusat. Pasalnya jalur utama Medan-Berastagi sekarang ini terdapat titik-titik yang ekstrim, rawan longsor dan rawan kemacetan arus lalulintas. Padahal jalur itu sangat vital untuk menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi hingga kawasan Danau Toba yang sedang digencarkan pemerintahan Jokowi.
Hal itu salah satu poin yang diperbincangkan para pakar jalan, para akvitis pelayanan publik dan pengamat/peneliti anggaran dalam acara bertajuk "Bincang-bincang Infrastruktur/Jalan" di Sekretaris Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumut Jalan Busi Medan, Jumat (24/12).
Acara itu merupakan refleksi akhir tahun HPJI Sumut yang menyoroti masih buruknya kebijakan pemerintah di Sumut terutama Pemko Medan dalam hal pembenahan dan pembangunan infrastruktur jalan. Mereka juga memberi masukan kepada gubernur, wali kota dan para bupati di Sumut bagaimana membenahi jalan sesuai norma standar pedoman manual (NSPM) yang telah diatur dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Pertemuan non formal yang dimoderatori Wakil Ketua I DPD HPJI Sumut Zulkarnain A Muis itu dihadiri antara lain Abdul Kosim (Wakil Ketua I LPJKP-SU), Tuapril Harianja (Inkindo), Medis Surbakti (Fakultas Teknik USU), Efri Debby (Teknik Sipil Polmed), Rurita Ningrum (Fitra Sumut), Rina Melati Sitompul (Advokat), Elfanda selaku peneliti anggaran, Wakil Ketua II DPD HPJI Sumut Meuthia Fadila, Bendahara DPD HPJI Sumut Makmun Sukarna, Ketua UPP Victor G Sinaga dan Miduk Hutabarat dari Komunitas Taman Medan.
Prioritas pembenahan dan pembangunan jaringan jalan di jalur Medan-Berastagi itu dikemukakan Sekretaris Umum HPJI Sumut Ir Burhan Batubara karena sudah tidak terhitung lagi nilai kerugian waktu, uang dan tenaga akibat seringnya terjadi kemacetan parah di jalur utama Medan-Berastagi setiap kali terjadi longsor atau bila terjadi mogok truk. Lebih parah lagi, nyawa manusia sudah banyak yang hilang akibat kecelakaan yang dipicu adanya kerusakan jalan, banyaknya tanjakan maupun banyaknya titik atau lokasi yang ekstrim.
Menurut Burhan, apabila jalan tol bisa diwujudkan tentu hal itu merupakan solusi yang bagus. Namun mengingat kontur kawasan perbukitan dan banyaknya jurang yang dalam, maka wacana membangun tol perlu waktu lama karena menyangkut pembiayaan, penelitian hingga mengatur persoalan kawasan hutan.
"Makanya, pemerintah di Sumut harus memprioritaskan dimulainya pembangunan jaringan jalan sebagai jalur alternatif dari Medan menuju Kabupaten Karo dengan cara melebarkan jalan-jalan kabupaten agar layak dan nyaman dilalui kendaraan umum," urai Burhan Batubara yang dikenal sangat kritis soal karut marut proyek-proyek jalan di Sumut sehingga sering disoroti pemerintah pusat.
Dia juga tidak tidak setuju dengan kebijakan kepolisian dan Dinas Perhubungan Sumut yang membuat kebijakan pelarangan truk-truk barang melalui jalur Medan-Berastagi pada hari-hari libur besar dengan alasan untuk mencegah kemacetan arus lalulintas.
"Kabupaten Karo kan tidak hanya mengandalkan kepariwisataan saja, tetapi Karo dari dulu merupakan daerah penghasil utama sayur-mayur dan buah-buahan untuk Kota Medan sekitarnya. Jadi apabila dua hari saja truk dilarang melintas di jalur Medan-Berastagi yang ada sekarang ini maka aktivitas ekonomi untuk angkutan komoditi pertanian akan terganggu. Selain itu, truk-truk juga kan banyak yang mengangkut Sembako dan minyak atau gas. Jadi langkah yang paling utama adalah segera lebarkan dan dibangun jalur-jalur alternatif menuju Karo," tegas Burhan.
Burhan menyarankan untuk ruas Medan-Berastagi dibuatkan kantong-kantong persinggahan (rest area) dan sepanjang jalan lintas Medan-Berastagi tersebut menjadi jalan pariwisata. Memang, kata Burhan, pemerintah sedang mencari investor untuk membangun ruas tol Medan-Berastagi. "Tapi itu butuh waktu, jadi diperlukan perhatian serius agar ruas jalan itu tidak sering macet," harapnya.
Masih di kawasan Pantai Barat, HPJI juga meminta Pemprovsu maupun pemerintah pusat memrioritaskan perbaikan atau pembenahan jalan lintas Tengah terutama di Aeklatong hingga tuntas.
Wakil Ketua I DPD HPJI Sumut Zulkarnain A Muis mengatakan soal infrastruktur jalan di lintas Tengah (Aek Latong) HPJI sudah pernah membuat seminar pada tahun 2013 lalu. Setelah seminar itu, pemerintah pusat melakukan perbaikan, tapi jalan di Aeklatong tersebut hingga kini belum tuntas.
Menurut Zulkarnain, apabila jalan di Aeklatong tidak bisa lagi dibenahi secara tuntas, sebaiknya dibuatkan jalur alternatif. Soalnya jalur tersebut apabila tetap dibiarkan dilalui kendaraan maka berpotensi banyak kendaraan yang celaka akibat elevasinya yang sangat ekstrim.
"Jadi kepada Pemprovsu maupun pusat, sebaiknya memberi perhatian lebih serius ke kawasan Pantai Barat karena kontur jalannya lebih ekstrim. Jangan hanya perbaikan jalan di Pantai Timur yang sering dilakukan, karena kondisi jalan di daerah itu masih tergolong bagus," kata Burhan.(R15/d)
