Medan (SIB)- Pengembangan bidang komunikasi sangat dibutuhkan saat ini di Sumut, khususnya di daerah pedesaan. Karenanya Pemprovsu sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan program-program serba E, yaitu e-Planning, e-Katalog dan lainnya.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Bina Perekonomian Ernita Bangun saat menerima rombongan Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) di ruang Kaharuddin Kantor Gubsu, Senin (6/8).
Turut hadir dalam pertemuan itu Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Elisa Marbun, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu Zubaidi, mewakili Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan mewakili Bappeda.
Dia juga menyampaikan, Pemprovsu sangat mengapresiasi dan menyambut baik rencana untuk membantu program-program pembangunan di Sumut melalui dana CSR. Khususnya, program pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang masih terkendala masalah anggaran. "Kami sangat menyambut baik rencana LPCI. Kami selaku pemerintah tentunya merasa sangat terbantu jika rencana ini berjalan. Selama tidak menyalahi hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku, kami siap memberikan dukungan yang dibutuhkan LPCI untuk merealisasikan rencana tersebut," ujarnya.
Ernita menyampaikan, Pemprovsu akan menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui rapat dengan pihak dan OPD terkait. "Ini bukan hanya penting, tapi juga mulia. Jadi akan segera kita tindaklanjuti dan kami akan menghubungi pihak LPCI kembali. Entah nanti kita buat MoU atau gimana, akan kita bahas," jelasnya.
Sementara Elisa mengatakan, selama ini program CSR yang paling banyak di Sumut masih terbatas pada program-program lingkungan dan sosial. Untuk itu, Pemprovsu sangat terbuka apabila LPCI bisa menyentuh program-program lainnya di luar kedua bidang tersebut.
Sementara Ketua LPCI Teten Indra Abdillah menjelaskan bahwa LPCI merupakan lembaga yang bertugas untuk menjembatani perusahaan swasta nasional dan multinasional pemilik dana CSR dengan masyarakat sebagai penerima. "Nah, untuk memudahkan pekerjaan ini, kami ingin bekerja sama dan berkomunikasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, khususnya terkait data daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan CSR," terangnya.
Dia juga menjelaskan, LPCI sengaja menyasar program-program pemerintah karena program-program pemerintah sudah bisa dipastikan program yang pro rakyat dan telah dikaji secara komprehensif. "Di sini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan penyedia data, kami yang akan mengeksekusi. Jika ada program yang masih tersendat di Bappeda dan tidak tersentuh oleh APBD/APBN, kami akan realisasikan program tersebut melalui dana CSR," katanya.
Lebih lanjut, Teten menyampaikan, LPCI berencana menjalin kerja sama dengan perusahaan Korea dan Jepang untuk menyalurkan dana CSR pada desa-desa di kabupaten/kota di Sumut. Melalui Pemprovsu, LPCI ingin menghimpun data desa-desa dan perusahaan swasta nasional di Sumut.(A11/d)
