Medan (SIB) -Anggota DPRD Medan Anton Panggabean menyesalkan pembangunan infrastruktur di Kota Medan terkesan asal jadi. Terlihat hasil pengerjaan proyek perawatan dan pembangunan sejumlah ruas jalan amburadul. Padahal untuk proyek infrastruktur dan drainase dianggarkan Pemko Medan dengan nilai sangat besar mencapai Rp 1 triliun di APBD 2017. Anton mencontohkan proyek pengaspalan di Jalan Pelita I/Lorong Gino Kecamatan Medan Perjuangan, ketebalan aspal hotmix tidak rata. Sebahagian mulus dan sebahagian lagi berongga-rongga dan batu kerikil berserakan di permukaan jalan.
Hal itu diungkapkannya kepada wartawan, Kamis (5/10) di DPRD Medan. Selain Jalan Pelita I, dia juga menyoroti proyek pengecoran parit di Lorong Karto.
Pasalnya parit itu baru-baru ini sudah dilakukan proyek normalisasi.
Kepala UPT PU Wilayah IV Ir Eko ketika memimpin pengerjaan normalisasi bulan lalu mengatakan, untuk Lorong Karto hanya bisa dinormalisasi, anggaran untuk pembuatan parit belum ada.
Lebih lanjut Anton mengatakan, pembetonan Jalan Sutomo juga asal jadi terbukti kondisi permukaan jalan bergelombang, dan ketebalannya pun tidak seimbang. Lagi pula kata dia, pembangunan jalan tersebut tidak melakukan analisa dampak lingkungan (Amdal). Dikhawatirkan rumah warga akan kebanjiran karena posisi jalan jadi lebih tinggi daripada pemukiman warga. "Saya melihat, yang penting pekerjaan itu dikerjakan tanpa memerhatikan dampak di kemudian hari," ucap Anton prihatin terhadap teknis pekerjaan maupun perencanaan yang dilakukan jajaran Dinas PU Medan selama beberapa tahun ini.
Kemudian, lanjut politisi Demokrat ini, Jalan Pelita II Kecamatan Medan Perjuangan sudah lebih tiga tahun kondisinya kupak-kapik. Kerusakan tersebut diperparah oleh proyek penanaman roil untuk sanitasi yang dilaksanakan Dinas Tarukim Provsu beberapa waktu lalu. Anehnya jalan tersebut malah dibiarkan rusak hingga kini. Padahal di kawasan tersebut terdapat sekolah, rumah ibadah seperti Mesjid, Gereja GKPI, GKPA dan Gereja Pentakosta.
"Saya berharap pembangunan Jalan Pelita II jangan asal jadi, apalagi kondisinya rusak parah. Jangan lagi terulang, baru dibangun langsung rusak. Anggaran Rp 1 triliun itu besar lho, kok pengerjaannya tidak becus. Di daerah lain banyak APBDnya tidak sampai Rp 1 triliun tapi infrastrukturnya berkualitas," tegasnya.
Anton merasa heran, kenapa pekerjaan proyek di Medan setiap tahun terkesan sistem kebut, padahal anggarannya sudah lama ditampung di APBD murni, sementara P-APBD masih belum disahkan. Anggarannya sudah ada, tapi pekerjaannya dilaksanakan menjelang akhir tahun dan di musim hujan. Pekerjaan apa seperti itu," ungkapnya heran.
Melihat kondisi seperti itu, dia meminta kepada Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan turun meninjau pengerjaan proyek infrastruktur yang amburadul dan meninjau ulang pembangunannya.
Kadis PU Kairul Syahnan pada pembahasan P-APBD 2017, Rabu (4/10) lalu tetap berjanji akan menegur rekanan dan bawahannya yang mengerjakan proyek yang asal jadi.
(A10/c)
