Medan (SIB)- Menyikapi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 83 Tahun 2004 tentang Unit Transfusi Darah (UTD) hanya diselenggarakan rumah sakit pemerintah daerah dan PMI, Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin meminta Kepala Dinas Kesehatan Medan drg Usma Polita Nasution untuk melaksanakannya.
Eldin dengan tegas melarang RS sakit swasta yang ada di Medan memungsikan UTD. "UTD di RS swasta harus dihentikan," tegas Eldin kepada wartawan usai menghadiri perayaan HUT ke- 88 RSUD Dr Pirngadi, Kamis (11/8).
Ia akan menyurati seluruh pemilik RS swasta di Medan yang memiliki UTD untuk bergabung dengan RS pemerintah seperti RSUP H Adam Malik dan RSUD Dr Pirngadi Medan serta PMI.
Karena itu, seluruh RS swasta hanya mengembalikan fungsi mereka memberikan pelayanan. Untuk UTD diserahkan kepada RSUP H Adam Malik dan RSUD Dr Pirngadi Medan serta PMI. "Penghentian UTD di RS swasta segera dilakukan Dinkes Medan. Aturan Permenkes No 83 tahun 2004 harus dilaksanakan," ujarnya.
Sementara itu, Usma Polita Nasution mengatakan UTD RS swasta yang ada di Medan itu merupakan izin lama. Karena itu ia berdalih RS tersebut masih beroperasi memberikan pelayanan. Namun, dengan adanya aturan Permenkes No 83 tahun 2004 tersebut pihaknya akan melaksanakannya.
"Itu (UTD RS swasta) merupakan izin lama, Sesuai aturan Permenkes (tidak boleh RS memberikan pelayanan UTD), kita akan menghentikannya," jawab Usma singkat kepada wartawan.
Terpisah, Manajer RSU Sari Mutiara, dr Tuahman Purba mengakui sudah mendapat surat dari Dinas Kesehatan Medan tentang pelaksanaan Permenkes tersebut.
Namun hingga kini, pihaknya mengaku masih memberikan pelayanan UTD bekerjasama dengan PMI.
"Bukan surat pemberhentian operasi UTD, tapi melaksanakan Permenkes No 83 tahun 2014 itu. Saat ini kita sedang koordinasi dengan PMI, bagaimana alat kesehatan kita dan lainnya," pungkasnya. (A18/l)
