Bupati Labura Diminta Lelang Kendaraan yang Tidak Difungsikan

Aekkanopan(harianSIB.com)

Bupati Labuhan Batu Utara (Labura), Hendri Yanto Sitorus, diminta untuk melelang kendaraan roda dua dan empat milik Pemkab Labura yang sudah tidak difungsikan.

Permintaan disampaikan juru bicara Fraksi Hanura DPRD Labura, Faisal I Tambunan, pada rapat di kantor DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Labura terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2024 di Kantor DPRD Labura, Selasa (15/4/2025).

Baca Juga:

• Gedung DPRD Labura Diresmikan
• Kapolres Labuhanbatu Datangi Kantor Bupati Labura

Selain meminta melelang kendaraan tersebut, di rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus, Fraksi Hanura juga meminta bupati, untuk melakukan sinkronisasi data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Labura yang berbeda angkanya pada LKPJ dengan data pada penyampaian nota pengantar LKPJ.

Faisal menjelaskan, pada buku LKPJ tertulis PAD Labura tahun 2024 sebesar sekira Rp 67.569.102.336 dan pada penyampaian nota pengantar LKPJ-nya, tertulis angka sekira Rp 64.347.486.362 dan terjadi selisih sekira Rp 3.221.616.074.

Baca Juga:

• Muh Dafa Fahrezi Juara 1 Pemilihan Duta Pariwisata Labura 2025
• Pendapatan Asli Daerah Labura Tahun 2024 Hanya 6 Persen dari APBD-nya, Ini Kata Fauzi

Lalu, bupati, dalam jawabannya disampaikan Sekda, H M Suib, menyebutkan, program kegiatan lelang itu akan dilaksanakan secara, bertahap karena mengingat efisiensi dan keterbatasan anggaran.

Dimana, kata Sekda, aset Pemkab Labura berupa roda dua dan empat dinilai oleh tim penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebelum dilaksanakan lelang terbuka.

Lalu, kata Sekda lagi, berkaitan nilai yang tertera dalam dokumen LKPJ Bupati Labura TA 2024 merupakan angka sementara (laporan konsolidasi) dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri.

Sementara angka yang dituangkan dalam pidato nota pengantar LKPJ adalah angka yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Labura kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(**)