Anggota DPRD Simalungun Minta Kementerian PUPR Segera Tanggulangi Jalinsum Parapat yang Longsor

Parapat(harianSIB.com)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta secepatnya menanggulangi ruas jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Parapat yang longsor di sekitar jembatan Siduadua, Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun.

Demikian disampaikan anggota DPRD Simalungun Eva Rontaline Sinaga, Senin (14/4/2025).

"Kita meminta Kementerian PUPR agar segera menanggulangi badan Jalinsum Parapat yang longsor di sekitar Jembatan Siduadua mengingat ruas jalan tersebut merupakan akses utama menuju objek-objek wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba," ujar Eva.

Baca Juga:

• Tanah Longsor Menimpa Satu Rumah Warga di Desa Selamat dan Hantam Ruas Jalan di Desa Bonani Dolok
• Polres Simalungun Tingkatkan Patroli di Tempat Wisata

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, tepi dan bagian bawah ruas Jalinsum di sekitar jembatan Siduadua Parapat longsor akibat tegerus air di saat intensitas hujan tinggi pada bulan Pebruari lalu, sehinggga tak berfungsi dan dipasang police line untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Selain ruas jalan tak berfungsi, salah satu jembatan terpaksa harus ditutup untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan yang sewaktu-waktu bisa amblas serta mengantisipasi kerusakan pada jembatan akibat getaran yang ditimbulkan mobil truk dan trailer yang melintas dari atas jembatan tersebut.

Baca Juga:

• Ruas Jalinsum Parapat di Sekitar Jembatan Siduadua Longsor
• Bupati Samosir: Jalan Longsor Akan Segera Ditangani

Menurut Eva, selayaknya Jalinsum Parapat yang longsor tersebut secepatnya ditangani agar ruas Jalinsum segera berfungsi dan kedua jembatan dapat dilintasi kendaraan.

"Kita meminta Kementerian PUPR segera menanggulangi ruas jalan tersebut agar arus lalulintas ke KSPN Danau Toba dan sebaliknya kembali lancar," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui pengawas Jalinsum Parapat, D Pasaribu menyampaikan, longsor tersebut telah dilaporkan ke pusat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saat ini lagi proses pembahasan perencanaan penanggulangan. (**)