Bupati Sergai Bersama Wabup Gelar Rakor Bahas Strategi Peningkatan PBB-P2 Tahun 2025

Sergai(harianSIB.com)

Bupati Serdangbedagai (Sergai), H Darma Wijaya bersama Wakil Bupati (Wabup), H Adlin Tambunan menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 di Ruang Rapat Bupati, di Seirampah, Jumat (7/3/2025),

Rakor dihadiri Pj Sekretaris Daerah (Sekdakab) Rusmiani Purba, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta seluruh camat.

Baca Juga:

• Wali Kota Tebingtinggi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi
• Wabup Sergai Adlin Tambunan Ajak Remaja Makmurkan Masjid

Darma Wijaya dalam arahannya mengapresiasi capaian realisasi PBB-P2 tahun 2024 yang mencapai Rp 46 miliar, melebihi target awal sebesar Rp 45,03 miliar atau 102,62 persen. Untuk tahun 2025, target PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 43 miliar. Ia berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai target tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya validasi data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data diimbau untuk segera mengajukan perbaikan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Baca Juga:

• Ketua LPTQ Labura Jadi Imam Salat Tarawih di Masjid Nurul Huda Ujung Padang
• Diduga Terima Gratifikasi Rp21,56 Miliar, KPK Periksa Mantan Kakanwil Pajak Banten

"Selain itu, saya juga menginstruksikan agar distribusi SPPT kepada masyarakat dilakukan secepat mungkin dan memastikan pembayaran pajak diawasi secara ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan," terangnya.

Darma Wijaya juga meminta para camat harus memastikan SPPT PBB segera sampai ke masyarakat setelah diterima dari Pemkab disertai tanda terima yang jelas.

Pada kesempatan itu, bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Salah satunya adalah rencana pemberian insentif atau penghargaan bagi camat yang berhasil mencapai target realisasi PBB-P2 di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi para camat untuk lebih giat menggali potensi pajak di daerah masing-masing.

"Saya juga meminta para camat melakukan verifikasi terkait lahan sawah yang akan dibebaskan, serta memperkuat pengawasan terhadap dana yang dialokasikan ke desa, baik dari dana bagi hasil maupun sumber lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa berjalan sesuai dengan aturan," jelasnya.

Darma Wijaya juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian penerimaan PBB-P2 tahun 2024 untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi setiap kecamatan. Langkah ini ia anggap penting guna menyusun strategi yang lebih efektif untuk tahun anggaran 2025.