Pada kesempatan itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Hikmal Batubara membacakan sambutan Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah, Sugeng Riyanta terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun sebagai suatu dokumen resmi.
Baca Juga:
RKPD Tapteng 2026 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita sinergi antara kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, menjadi elemen kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan melalui penyelarasan prioritas hingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera demokratis dan berkeadilan.
"Enam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian daerah yang mandiri, implementasi digitalisasi desa dalam pengembangan potensi desa, meningkatkan Kualitas pengelolaan lingkungan hidup," ujar Hikmal.
Baca Juga:
Disampaikannya, RKPD mempunyai kehidupan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Ranwal RKPD dibahas bersama dengan organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Adapun penyusunan RKPD berpedoman pada rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 dan mengakomodir visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
"Rancangan awal RKPD provinsi, RKP program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD. Namun, kita perlu menyadari bahwa dokumen ini disusun dalam konteks peralihan menuju penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029," sebutnya.
Selain itu, kata Hikmal, pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik melalui peningkatan pelayaran pada urusan pendidikan, kesehatan maupun pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya. Juga peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur tata kelola pemerintahan berkelanjutan.
Pemerintah berupaya agar program-program yang dirancang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
"Pemkab Tapteng sangat membutuhkan dukungan perekonomian yang bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara serta dapat menciptakan nilai tambah," pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Pimpinan OPD Tapanuli Tengah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat. (**)
Medan (harianSIB.com) Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas ter
Tapteng (harianSIB.com) Pemerintah Desa Aek Garut menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) membahas penggunaan Dana Desa untuk program k
Medan(harianSIB.com)Plt Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja melakukan kegiatan Jumat Curhat, di Kantor Kades, Jalan Makmur Dusun VII
Pematangsiantar (harianSIB.com) Seorang pemuda inisial RDT (21), diringkus polisi dari salah satu koskosan di Jalan Raider, Kelurahan Buki
Medan(harianSIB.com)Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti tindakan intervensi TNI pada penegakan hukum di Solok dan Medan. Kepada harianSIB