HMI Sibolga-Tapteng Gelar Aksi Protes di DPRD Terkait Rekomendasi Pemberhentian Sugeng Riyanta

Pandan (harianSIB.com)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sibolga dan Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Tapanuli Tengah, Jumat (25/10/2024). Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari ini menanggapi keputusan rapat paripurna DPRD Tapanuli Tengah pada 8 Oktober 2024.

Rapat tersebut menghasilkan Keputusan Nomor 27 Tahun 2024, yang merekomendasikan pemberhentian dan pergantian Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta kepada Menteri Dalam Negeri.

Para mahasiswa menilai, DPRD Tapanuli Tengah bersikap tendensius dan dianggap tidak memahami tugas serta fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Mahasiswa menuding keputusan DPRD sarat dengan kepentingan politik.

Baca Juga:

• Pj Bupati Tapteng : Program Tapteng Membara Stimulus Budaya Gotong Royong
• DPRD SU: Pj Gubernur dan 7 Bupati Perlu Segera Konsolidasi Politik Tuntut Bangun Jembatan Layang Sembahe

Mobil borlogo salah satu paslon bupati parkir di kawasan DPRD Tapteng, diduga milik anggota DPRD Tapteng (Foto: SNN/chaong tobing)

Baca Juga:

• Pejabat dan Pegawai Lapas Barus Ikuti Upacara Hari Bela Negara
• Warga Tuntut Dirut RSUD Parapat Dicopot, Ini Jawaban BKPSDM Simalungun

Sugeng Riyanta, yang berlatar belakang Kejaksaan dan bukan putra daerah, dinilai berhasil dalam menjalankan pemerintahan. Selain menegakkan disiplin ASN, ia juga berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Tapanuli Tengah, yang selama ini terbilang tinggi.

Sugeng juga dianggap sukses dalam memberantas korupsi di Tapanuli Tengah, termasuk mengungkap kasus korupsi dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan jasa pelayanan kesehatan (Jaspel), yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan nonaktif Nursyam dan dua staf lainnya, HNG dan HH, dengan kerugian negara mencapai Rp8 miliar pada tahun anggaran 2023.

Dalam sektor pelayanan publik, kinerja Sugeng juga mendapat apresiasi dengan penilaian Kemenpan RB yang meningkat dari nilai C menjadi CC. Ia dinilai berhasil menjaga inflasi, serta mengimbau ASN untuk menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang.

Langkah tegas juga diambil Sugeng terhadap ASN, kepala desa dan kepala sekolah yang dianggap berpihak kepada salah satu pasangan calon, termasuk menonaktifkan enam kepala sekolah, satu kepala dinas dan sejumlah kepala desa yang diperiksa Bawaslu dan Inspektorat.

Menurut mahasiswa, langkah pemberantasan korupsi dan penegakan disiplin ASN yang dilakukan Sugeng membuat beberapa pihak, termasuk anggota DPRD, merasa kepentingannya terganggu. Hal inilah yang diyakini menjadi alasan DPRD mengusulkan pemberhentiannya.

Aksi protes mahasiswa ini berjalan dengan tertib di bawah pengawalan Polres Tapanuli Tengah, aparat TNI, dan Satpol PP. Dalam aksi tersebut, tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui pengunjuk rasa. Beberapa mobil berlogo salah satu pasangan calon bupati, yang diduga milik anggota dewan, tampak terparkir di halaman kantor DPRD. (*)