Polres Tapanuli Utara Tindaklanjuti Pengaduan Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

Tapanuli Utara (harianSIB.com)
Setelah menerima surat pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa oleh sejumlah kepala desa di Tapanuli Utara, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tapanuli Utara mulai mengambil langkah penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasubag HumasAiptu Walpon Baringbing, Senin (21/10/2024), mengungkapkan, beberapa kepala desa dan camat telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas laporan dugaan korupsidana desa.

"Kami telah mengundang sejumlah kepala desa sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana desa yang diduga melibatkan camat," ujar Walpon kepada SIB News Network.

Baca Juga:

• Ada Rp 5,5 M di Kolong Kasur, Hakim Tersangka Kasus Suap
• Tokoh Pemuda dan Masyarakat Apresiasi Halal Bihalal yang Digelar Pemdes Tebingtinggi

Ia menekankan, pemanggilan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tapanuli Utara, yang hingga kini berjalan dengan aman dan kondusif.

"Pemanggilan ini murni untuk menindaklanjuti laporan yang masuk, dan tidak ada kaitannya dengan pilkada. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan isu liar terkait hal ini," tambahnya.

Baca Juga:

• Kasus Vonis Lepas CPO, 3 Mobil dan 2 Kapal Disita Kejagung
• Angin Puting Beliung Terjang Tarutung, 17 Rumah Warga Rusak

Lebih lanjut, Walpon menjelaskan, tujuan pemanggilan bukan untuk pemeriksaan, melainkan untuk permintaan data dan verifikasi.

"Beberapa kepala desa dan camat yang diundang bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan verifikasi terkait laporan pengaduan," jelasnya.

Mengenai jumlah pengaduan yang diterima, Walpon menyebut jumlahnya cukup banyak, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan kepala desa dan camat dari beberapa kecamatan, seperti Pahae Jae, Pangaribuan, Tarutung dan lainnya.

"Sejauh ini, beberapa kepala desa dan camat telah kami undang untuk proses verifikasi, di antaranya dari Camat Pahae Jae, Parmonangan, dan Adiankoting, bersama sejumlah kepala desa di wilayah tersebut," tambahnya.

Dia juga menegaskan, semua aduan masyarakat akan ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (*)