Masyarakat Unjuk Rasa di DPRD Atas Dugaan Penistaan Suku Simalungun

Simalungun (harianSIB.com)

Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Demban Martabas (Demi Bangsa dan Martabat Simalungun) unjuk rasa di DPRD Simalungun, Selasa (27/8/2024). Mereka unjuk rasa atas adanya dugaan penistaan suku Simalungun yang dilakukan oknum Komisoner KPUD Simalungun.

Mereka yang tergabung Gerakan Demban Martabas, di antaranya Himapsi (Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), Forum Pemuda Peduli Raya, Gerakan Muda Islam Indonesia (Gemais), GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia), UPAS (Upaya Penyelamatan Aset Simalungun) dan Harungguan Sinaga Boru pakon Panogolonan (HSBP).

Koordinator lapangan Gullit Saragih mengatakan, mereka mengadakan aksi unjuk rasa didasari karena oknum Komisioner KPUD Kabupaten Simalungun diduga telah melecehkan, menghina dan menista etnis Simalungun pada saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan di Jakarta, 19-20 Agustus 2024.

"Pada saat menghadiri konsolidasi itu, oknum Komisoner KPUD Simalungun menggunakan pakaian adat etnis lain, bukan pakaian adat etnis Simalungun. Oleh karena itu, kami marah dan sedih sehingga melakukan gerakan ini," katanya.

Baca Juga:

• Massa Aliansi BEM SI Sumut Unjukrasa di Kantor Wali Kota Medan
• Anggota DPRD Simalungun Minta Kementerian PUPR Segera Tanggulangi Jalinsum Parapat yang Longsor

Menurutnya, adanya dugaan pelecehan dan penistaan suku Simalungun agar mengundurkan diri dari jabatannya, karena telah membuat keresahan dan ketidakkondusifan serta konflik horizontal sesama anak bangsa di "Tanoh Habonaron Do Bona".

"Karena itu, kami meminta kepada DPRD Kabupaten Simalungun agar melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap oknum Komisioner KPUD Kabupaten Simalungun melalui panja pengawasan penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Baca Juga:

• GAMKI Kembali Gotong Royong Bersihkan Pemakaman Kristen di Tanjungbalai
• Usai Ditegur Pramono, Satpol PP Minta Maaf karena Bongkar Tenda Pendemo Tolak UU TNI

Pada saat menyampaikan aspirasi, massa pengunjuk rasa merasa kecewa, lantaran tidak ada satu pun anggota DPRD Simalungun yang hadir. Akhirnya, massa disambut Sekretaris DPRD Simalungun Morolob Silalahi.

Menanggapi aspirasi penunjuk rasa, Marolob terlebih dahulu mohon maaf, karena tidak ada anggota dewan, tapi dia akan meyampaikan semua aspirasi pengunjuk rasa ke kepada pimpinan DPRD Simalungun.

"Kami akan sampaikan semua aspirasi kepada pimpinan DPRD Simalungun," kata Marolob. (**)