Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batubara, Sulianto, bersama Burhan, Rabu (7/8/2024), menginformasikan, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2024, pejabat negara wajib melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sulianto menyampaikan, enam anggota DPRD Batubara terpilih yang belum menyerahkan LHKPN ke KPU Batubara adalah 5 orang dari Partai PDIP dan 1 orang dari Partai Demokrat.
Baca Juga:
Burhan menambahkan, anggota DPRD terpilih diberi waktu selambat-lambatnya 21 hari sebelum pelantikan untuk melengkapi berkas berupa LHKPN, agar tidak mendapat sanksi yang merugikan diri sendiri.
"Per tanggal 7 Agustus 2024 tinggal 6 orang yang belum melengkapi LHKPN. Mungkin mereka sudah melaporkan ke KPK tetapi belum ada surat balasan. Ya, harus proaktif juga menanyakan ke petugas yang membidangi di KPK," kata Burhan. (*)
Baca Juga:
Medan(harianSIB.com)Gereja Katolik St Fransiskus Xaverius Jalan Abadi Tanjungrejo Sunggal, Medan, Senin (21/4/2025) menutup rangkaian Peka
Binjai(harianSIB.com)Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamen Dukbangga) Ratu Ayu Isyana membagikan makanan bergizi gratis
Medan(harianSIB.com)Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Ment
Tapanuli Utara(harianSIB.com)Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) pada Senin (21/4/2025) sore,