Pemkab Batubara Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pelaksanaan APBD 2023 dan RPJPD

Batubara (harianSIB.com)
Pemkab Batubara menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas nota Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batubara tahun anggaran 2023 dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Selasa (25/6/2024).

Pj Batubara Batubara H Heru Wahyudi Marpaung yang diwakili Sekda Norma Deli Siregar menyampaikan bahwa secara umum akan menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi sebagai acuan untuk menyusun rencana anggaran kedepan.

Terkait penyelesaian utang belanja tahun anggaran 2023, Pemkab Batubara akan melaksanakan pembayaran secara bertahap antara lain melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan (kondisi kas daerah).

Baca Juga:

• Kacabdis XII Serahkan Bantuan School Kit Kepada Pelajar Terdampak Bencana
• Kejati Sumut Damaikan Perkara Penganiayaan Asal Batubara dan Penadahan HP Asal Asahan

Demikian juga dengan kegiatan di Kecamatan Nibunghangus akan menjadi perhatian Pemkab Batubara dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemkab Batubara juga dikatakan Sekda akan berupaya optimal mengakomodir nilai - nilai lokal yang ada di Batubara melibatkan seluruh elemen dan stakeholder yang ada. Terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dari hulu sampai hilir akan menjadi suatu komitmen pelayanan publik yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Batubara.

Baca Juga:

• Kejari Batubara Hentikan Perkara Penganiaayaan dengan Keadilan Restoratif
• Wamen UMKM Resmikan RPB Sebagai Solusi bagi Petani Cabai di Batubara

Untuk menindaklanjuti dua Ranperda tersebut, DPRD Batubara akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menggali dan mengetahui lebih detail apa-apa saja rincian dari postur anggaran tahun 2024 yang perlu dinasionalisasi mengingat tidak tercapainya asumsi anggaran yang telah ditetapkan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Batubara Ismar Khomri diwawancarai di ruangannya menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan jawaban pasti soal rincian dan jumlah anggaran yang akan dirasionalisasi.

"Itulah makanya dibentuk Pansus agar mengupas lebih rinci apa-apa anggaran dan berapa jumlahnya yang akan dirasionalisasi sehingga nanti di P-APBD sudah jelas berapa jumlah anggaran dan apa-apa saja kegiatan yang dirasionalisasi, " ucap Khomri.(*)